Sangatta, bacakaltim.com – Proyek pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kabupaten Kutai Timur masih berada pada tahap kajian. Walaupun lahan yang akan digunakan telah disediakan, keputusan akhir dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum diputuskan.
Kepala Dinas Pertanahan Kutai Timur, Simon Salombe, menjelaskan bahwa lahan yang sudah disiapkan berlokasi strategis di kawasan Jalan Guru Besar, Kecamatan Sangatta Utara. Lokasi ini dinilai cukup luas dan memenuhi persyaratan teknis untuk pembangunan fasilitas pemasyarakatan.
Namun, pelaksanaan proyek tersebut masih terkendala karena membutuhkan anggaran yang cukup besar.
“Lahan ini sebenarnya sudah kami bebaskan, tetapi Dinas PUPR masih menimbang kelayakan proyek ini karena biaya yang diperlukan sangat besar. Lokasinya yang berada di dekat kawasan pantai juga menjadi faktor pertimbangan,” kata Simon saat diwawancarai baru-baru ini.
Proyek pembangunan Lapas ini dirancang untuk mengatasi masalah overkapasitas yang selama ini menjadi isu di Lapas sekitar lintas kabupaten. Kehadiran Lapas di Kutai Timur diharapkan dapat memperbaiki pengawasan dan pembinaan narapidana, sekaligus mengurangi beban fasilitas pemasyarakatan di daerah lain.
“Saya pikir pembangunan Lapas ini sangat mendesak. Sebagian besar narapidana di Lapas Bontang berasal dari Kutim, sehingga keberadaan fasilitas ini akan sangat membantu,” tambahnya.
Lebih lanjut, Simon menyebutkan bahwa percepatan pembangunan Lapas juga selaras dengan arahan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, yang menginginkan agar proyek ini dijadikan prioritas.
“Bupati sudah meminta agar proyek ini menjadi prioritas utama. Namun, tahun lalu Dinas PUPR mengindikasikan bahwa biaya pembangunan terlalu tinggi. Oleh karena itu, kami akan membahas lebih lanjut, termasuk kemungkinan membebaskan lahan baru atau menggunakan lahan yang sudah ada di kawasan Bukit Pelangi,” jelas Simon.
Terkait rencana pembangunan Lapas di sekitar Mapolres Kutai Timur yang sempat dibicarakan sebelumnya, Simon menyatakan bahwa hal tersebut belum dapat dipastikan dan masih memerlukan diskusi lebih lanjut dengan pihak terkait. (*)
