SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan kembali keseriusannya menjaga kestabilan harga di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlanjut. Komitmen itu mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2025 di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, yang dibuka Wakil Bupati H Mahyunadi mewakili Bupati H Ardiansyah Sulaiman.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Mahyunadi, Ardiansyah mengingatkan bahwa inflasi tidak sekadar angka di grafik, melainkan langsung berkaitan dengan kualitas hidup warga. “Ini soal apakah rakyat kita masih bisa membeli kebutuhan pokok, dan apakah petani kita tetap dapat menanam serta menjual hasilnya secara layak,” tegasnya.
Momentum HLM sekaligus dimanfaatkan untuk meluncurkan awal Road Map TPID Kutim 2025–2027. Dokumen ini diposisikan sebagai panduan strategis pengendalian inflasi daerah, terutama karena struktur ekonomi Kutim bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan yang sensitif terhadap gejolak harga bahan pokok.
Sejumlah langkah konkret dipaparkan, antara lain pelaksanaan operasi pasar di seluruh kecamatan, Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Tani, serta distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan mobil inflasi Dinas Ketahanan Pangan. Kinerja TPID akan dievaluasi rutin melalui pelaporan triwulan, disertai pengawasan ketat penyaluran BBM dan LPG bersubsidi.
Seluruh kebijakan itu dirangkai dalam kerangka 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Di luar naskah sambutan, Mahyunadi menekankan bahwa TPID harus bekerja sebagai sistem yang saling terhubung, bukan sekadar forum rapat.
Dengan dukungan Forkopimda, OPD, dan lembaga vertikal, Pemkab Kutim berharap road map ini menjadi pijakan bersama untuk menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus menguatkan ketahanan ekonomi masyarakat. (ADV/ProkopimKutim/BK)
