SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menempatkan persoalan inflasi sebagai isu kesejahteraan, bukan semata urusan angka dan grafik. Dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2025 di Ruang Meranti, Bukit Pelangi, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menegaskan, stabilitas harga berkaitan langsung dengan masa depan ekonomi rumah tangga warga.
“Begitu harga tidak terkendali, daya beli rakyat runtuh. Kalau daya beli melemah, kesejahteraan hanya jadi wacana,” ujarnya saat membuka pertemuan yang dihadiri unsur Forkopimda, dinas teknis, serta lembaga vertikal.
Mahyunadi menekankan, kerja TPID tidak boleh berhenti pada pemantauan angka inflasi. Ia meminta strategi yang menyentuh persoalan lapangan: operasi pasar di seluruh kecamatan, Gerakan Pangan Murah dan Pasar Tani, penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dengan mobil inflasi, pelaporan kinerja TPID setiap triwulan, pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi, serta penyusunan Road Map TPID 2025–2027.
Menurut dia, keberhasilan pengendalian inflasi diukur dari kemampuan pemerintah menjaga harga tetap wajar sekaligus memastikan masyarakat tetap mudah mengakses kebutuhan pokok. Stabilitas harga yang terjaga dinilainya dapat memperkuat perputaran ekonomi desa dan menumbuhkan kepercayaan investor.
Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kutim, Vita Nurhasanah, menambahkan, strategi pengendalian inflasi di Kutim tetap berpegang pada prinsip 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pendekatan ini dirancang adaptif dengan karakter Kutim yang banyak bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan usaha kecil.
HLM kali ini juga menandai peluncuran awal rancangan Road Map TPID Kutim 2025–2027. Dokumen tersebut diharapkan menjadi panduan kerja lintas sektor dalam menjaga inflasi tetap terkendali, sehat, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(ADV/ProkopimKutim/BK)
