SANGATTA — Angka pertumbuhan ekonomi tidak hanya berbicara tentang statistik. Di balik persentase tersebut, ada aktivitas usaha masyarakat, pergerakan sektor produksi, hingga peluang kerja yang ikut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah.
Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai memberikan perhatian khusus terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi yang saat ini berada di kisaran satu persen. Pemerintah daerah menilai kondisi tersebut perlu segera direspons dengan langkah yang lebih terarah agar aktivitas ekonomi kembali bergerak.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Sangatta, beberapa waktu lalu.
Menurut Mahyunadi, perlambatan ekonomi tidak dapat dihadapi hanya dengan pola kerja rutin pemerintahan. Dibutuhkan strategi yang mampu menyentuh sektor-sektor yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
“ Kita harus segera duduk bersama dengan tim ekonomi untuk merumuskan strategi yang lebih konkret. Kita butuh langkah yang cepat dan terukur agar kondisi ini bisa segera membaik,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Mahyunadi berencana menggelar rapat koordinasi bersama tim ekonomi daerah. Pertemuan tersebut akan diarahkan untuk menyusun langkah konkret dalam mendorong sektor produktif, termasuk melihat kembali program yang dapat memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
Di tengah kondisi ekonomi yang melambat, pemerintah daerah tetap memasang target pertumbuhan yang cukup tinggi pada 2027, yakni mencapai 10,74 persen. Target tersebut menjadi tantangan besar karena membutuhkan percepatan dari kondisi saat ini.
Mahyunadi mengakui bahwa mengejar pertumbuhan dua digit bukan pekerjaan mudah. Namun, menurutnya, target tersebut tetap harus menjadi pemacu bagi seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih fokus dan memastikan setiap program pembangunan memiliki dampak ekonomi.
Salah satu hal yang ditekankan adalah pentingnya kesinambungan antara program tahun 2026 dan rencana pembangunan 2027. Menurutnya, program yang telah berjalan harus memiliki keterkaitan agar pembangunan tidak berhenti hanya karena berganti periode anggaran.
Selain itu, Mahyunadi meminta agar penyusunan program tidak hanya berorientasi pada angka maupun dokumen perencanaan. Setiap kebijakan harus melihat kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
“Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada target di atas kertas, melainkan harus disusun berdasarkan fakta dan dinamika yang terjadi di lapangan. Kita harus melihat apa yang benar-benar dibutuhkan warga,” tegasnya.
Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pembangunan infrastruktur yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru.
Menurut Mahyunadi, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dilihat dari sisi fisik, tetapi juga harus memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat. Infrastruktur yang dibangun harus mampu membuka akses, memperlancar distribusi, dan mendukung berkembangnya usaha lokal.
Di sisi pembiayaan, ia mengingatkan perangkat daerah agar tidak hanya bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim. Pemerintah perlu lebih aktif mencari peluang dukungan dari pemerintah pusat maupun kerja sama dengan sektor swasta.
“Kita harus lebih aktif, bergerak, dan membangun komunikasi ke pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran maupun program,” tutupnya.
Dengan tantangan ekonomi yang semakin kompleks, Pemkab Kutim berharap langkah percepatan yang disusun dapat menjadi pijakan untuk mengembalikan laju pertumbuhan daerah. Bagi pemerintah, pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal mengejar angka, tetapi memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. (ADV/ProkopimKutim/BK)
