SANGATTA — Di tengah kebijakan pemerintah daerah yang telah menggratiskan biaya pendaftaran sekolah, kenyataan di lapangan kadang masih menyisakan tantangan. Banyak keluarga di pedesaan tetap kesulitan membiayai kebutuhan sekolah anak. Mulai dari seragam, buku, hingga perlengkapan harian. Namun, di Kutai Timur, sejumlah langkah konkret mulai menunjukkan dampak nyata.
Ramadhani, Anggota DPRD Komisi D Kutai Timur, mengungkapkan bahwa ia secara aktif mengalokasikan anggaran untuk membantu anak-anak yang terancam putus sekolah karena faktor ekonomi. “Ketika ada anak yang tidak sekolah karena biaya, itu kan ada beasiswa, dan beasiswa itu 1 juta lah, dan uang itu hanya untuk keperluannya dia. Baju dapat, buku dapat,” katanya di Sangatta.
Meski mengakui bahwa datanya terbatas pada pemilihnya sendiri, Ramadhani menegaskan prinsip dasarnya adalah bantuan pendidikan harus berlaku untuk semua. “Saya setiap kali reses saya selalu bilang, Untuk ini ya, karena yang saya punya data kan data pemilih saya aja. Kalau untuk yang lain kan saya nggak tau. Tapi ini berlaku untuk semua,” ujarnya.
Di daerah pemilihannya, kebijakan ini diterapkan secara aktif. Ia bahkan mendaftarkan seluruh anak usia sekolah dasar dan menengah pertama melalui timnya. “Tapi kalau di pemilih saya, itu saya berlakukan semua untuk semua tim saya. Saya daftarkan semua untuk sekolah SD dan SMP,” tambahnya.
Langkah ini relevan mengingat data Badan Pusat Statistik menunjukkan rata-rata lama sekolah di daerah perkotaan masih 2,5 tahun lebih tinggi dibandingkan di daerah pedesaan. Ketimpangan akses pendidikan menjadi pengingat bahwa kebijakan gratis pendaftaran saja belum cukup tanpa dukungan pendampingan dan bantuan operasional.
Pakar pendidikan Sari Mustafah menilai pendekatan seperti ini penting. “Pemerataan biaya pendidikan bukan sekadar masalah keadilan sosial, melainkan investasi strategis untuk mencegah hilangnya potensi anak bangsa hanya karena faktor ekonomi,” ujarnya.
Dengan anggaran yang jelas dan pendekatan inklusif, upaya Ramadhani menunjukkan bagaimana wakil rakyat bisa hadir di tengah masyarakat, bukan hanya saat kampanye, tapi juga dalam memastikan hak dasar anak atas pendidikan tetap terpenuhi. (ADV)
