SAMARINDA – Langkah membangun Sekolah Rakyat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai memasuki tahap yang lebih konkret. Kamis (20/8/2026), Pemerintah Kabupaten Kutim melakukan audiensi sekaligus kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Terintegrasi Palaran, Kota Samarinda, untuk mempelajari konsep pendidikan berbasis asrama yang telah lebih dulu disiapkan di Kalimantan Timur.
Rombongan dipimpin Asisten II Sekretariat Kabupaten Kutim Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Noviari Noor. Ia didampingi Kepala Dinas Sosial Ernata Hadi Sujito serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Kunjungan itu bukan sekadar melihat bangunan sekolah. Tim Kutim mencermati bagaimana kawasan pendidikan tersebut dirancang sebagai lingkungan belajar yang utuh, mulai dari ruang kelas, asrama, hingga fasilitas pendukung yang menopang kehidupan peserta didik selama menempuh pendidikan.
Sekolah Rakyat Terintegrasi Palaran memiliki 24 bangunan dengan fungsi yang saling terhubung. Di dalamnya terdapat gedung SD, SMP, dan SMA, asrama putra dan putri, asrama guru, kantin, masjid, dapur umum, fasilitas olahraga, hingga instalasi pengolahan air limbah.
Untuk jenjang sekolah dasar saja tersedia 18 ruang kelas dengan kapasitas sekitar 540 siswa, sementara jenjang SMP dan SMA juga disiapkan menampung ratusan peserta didik.
Menurut Noviari, pengalaman langsung di lapangan jauh lebih bernilai dibanding hanya mempelajari konsep melalui dokumen perencanaan. Pemerintah ingin memastikan setiap keputusan pembangunan nantinya benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil anak-anak yang akan menjadi penerima manfaat.
“Kami datang ke sini untuk belajar dan melihat langsung bagaimana Sekolah Rakyat ini dibangun dan dijalankan. Banyak hal yang bisa kami pelajari untuk persiapan di Kutai Timur,” ujarnya.
Ia menegaskan, Sekolah Rakyat bukan hanya soal mendirikan gedung pendidikan. Konsep asrama membuat sekolah juga berfungsi sebagai ruang pembentukan karakter, tempat peserta didik belajar hidup mandiri, disiplin, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.
“Kami tidak ingin hanya membangun gedungnya. Yang lebih penting adalah bagaimana anak-anak nantinya bisa belajar dengan nyaman, tinggal dengan baik, dan mendapatkan pendidikan yang mereka butuhkan,” katanya.
Karena itu, persiapan dilakukan secara lintas sektor. Dinas Pendidikan mempelajari sistem pembelajaran dan kebutuhan ruang kelas, Dinas Sosial melihat aspek pembinaan peserta didik, sementara bidang perumahan memetakan kebutuhan kawasan dan infrastruktur pendukung.
Kepala Dinas Sosial Kutim Ernata Hadi Sujito menilai kunjungan tersebut memberi gambaran yang lebih utuh mengenai penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Ini menjadi pembelajaran bagi kami. Kami ingin melihat secara langsung bagaimana fasilitasnya, bagaimana pengelolaannya, dan apa saja yang perlu dipersiapkan ketika Kutai Timur nantinya membangun Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Menurut Ernata, sasaran program juga harus dipersiapkan dengan cermat. Sekolah Rakyat dirancang untuk memberi kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan, sehingga proses pendataan dan pembinaan menjadi bagian penting sejak awal.
Hasil kunjungan ini akan dihimpun sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kutim. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi kesiapan lahan, kapasitas peserta didik, kebutuhan bangunan, fasilitas asrama, hingga dukungan infrastruktur kawasan.
Pemkab Kutim berharap konsep yang nantinya dibangun tidak sekadar meniru daerah lain, melainkan menyesuaikan dengan karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.
Dengan belajar dari pengalaman Samarinda, Kutim ingin menghadirkan Sekolah Rakyat yang bukan hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang tumbuh bagi anak-anak untuk membangun kemandirian, karakter, dan masa depan yang lebih baik. (ADV/ProkopimKutim/BK)
