JAKARTA – Upaya menggeser tumpuan ekonomi Kabupaten Kutai Timur (Kutim) agar tidak melulu bergantung pada sektor ekstraktif membutuhkan jalan panjang. Salah satu jalur yang ditempuh pemerintah daerah adalah memperbesar ruang bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk tumbuh.
Kerja tersebut mendapat apresiasi di tingkat nasional. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman meraih Koperasi Awards 2026 Nayaka Mahambara kategori Pejabat Negara, atas komitmennya dalam mendorong gerakan koperasi dan ekonomi kerakyatan.
Penghargaan diterima Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Kutim Marhadyn yang mewakili Bupati Ardiansyah pada malam penganugerahan di Caroline Astor Ballroom, Hotel The St Regis, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).
Sejumlah pejabat pemerintah pusat hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Bagi Pemkab Kutim, penghargaan tersebut bukan semata menambah deretan apresiasi yang dibawa pulang dari Jakarta. Ada pekerjaan yang lebih penting setelah seremoni selesai, yakni memastikan koperasi benar-benar hidup sebagai badan usaha dan UMKM mampu naik kelas.
“Alhamdulillah wa syukrulillah, Bapak Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mendapatkan penghargaan tertinggi bagi tokoh-tokoh di pemerintahan pejabat negara dalam memberikan bakti dan usaha untuk memajukan koperasi,” ujar Marhadyn seusai menerima penghargaan.
Menurut dia, apresiasi tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah yang menempatkan koperasi sebagai salah satu kekuatan dalam membangun ekonomi berbasis masyarakat. Kebijakan itu berjalan beriringan dengan pembinaan sekitar 20 ribu UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Kutim.
Angka sebesar itu menggambarkan potensi ekonomi yang tidak kecil. Di baliknya terdapat pedagang, pengolah makanan, perajin, petani hingga berbagai usaha rumahan yang menopang penghasilan keluarga. Tantangannya adalah bagaimana usaha-usaha tersebut tidak sekadar bertahan, tetapi memiliki akses pasar, pembiayaan dan kelembagaan yang memungkinkan mereka berkembang.
Penguatan koperasi juga menyentuh sektor perkebunan yang menjadi salah satu denyut ekonomi masyarakat Kutim. Saat ini terdapat 21 koperasi sawit mandiri yang telah mengantongi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Sertifikasi menjadi penting karena tuntutan terhadap praktik perkebunan yang berkelanjutan terus meningkat. Bagi koperasi dan pekebun, pemenuhan standar tersebut juga dapat memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan daya saing komoditas sawit yang mereka hasilkan.
Di sektor pangan, penguatan kelembagaan koperasi diarahkan untuk mendukung hasil pertanian sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan produksi masyarakat, termasuk penyediaan pupuk. Dengan begitu, koperasi diharapkan tidak hanya memiliki papan nama dan struktur kepengurusan, tetapi mempunyai kegiatan usaha yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan anggotanya.
Marhadyn mengatakan penghargaan tersebut menjadi tambahan energi bagi jajaran pemerintah daerah untuk melanjutkan kebijakan ekonomi kerakyatan.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami di Kutai Timur untuk terus mengimplementasikan visi Bupati dalam memperkuat kekuatan ekonomi berbasis kerakyatan. Kami akan terus berkomitmen agar koperasi hadir dekat dengan masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga,” katanya.
Pekerjaan berikutnya tentu tidak ringan. Kutim memiliki wilayah luas dengan karakter ekonomi masyarakat yang berbeda-beda. Kebutuhan UMKM di Sangatta belum tentu sama dengan pelaku usaha di kawasan pedalaman atau pesisir. Begitu pula persoalan yang dihadapi koperasi perkebunan dan pertanian.
Karena itu, keberhasilan ekonomi kerakyatan tidak cukup diukur dari banyaknya koperasi yang terbentuk ataupun jumlah UMKM yang tercatat. Ukurannya akan lebih terasa ketika usaha masyarakat memiliki pasar yang lebih luas, pembiayaan semakin mudah dijangkau, koperasi sehat, dan pendapatan anggotanya ikut bertumbuh.
Koperasi Awards 2026 menjadi pengakuan atas langkah yang telah ditempuh. Namun bagi Kutim, penghargaan itu semestinya menjadi pemantik untuk pekerjaan yang lebih besar: membuat koperasi dan puluhan ribu UMKM benar-benar memiliki tempat kuat dalam struktur ekonomi daerah, bukan sekadar menjadi pelengkap di tengah dominasi sumber daya alam. (ADV/ProkopimKutim/BK)
