SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus berbenah menuju birokrasi modern yang berbasis kinerja dan kompetensi. Selama tiga hari beberapa bulan lalu, sebanyak 500 Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti Computer Assisted Competency Test (CACT) sebagai bagian dari Tes Penilaian Kompetensi dan Potensi yang digelar di Gedung Belajar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim.
Tes yang berlangsung dalam lima sesi maraton ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan strategi besar Pemkab Kutim dalam membangun manajemen talenta ASN berbasis data dan potensi.
“Kegiatan ini merupakan implementasi dari manajemen talenta ASN yang sudah kami jalankan sejak 2023. Tujuannya memastikan kecocokan antara kualifikasi individu dengan jabatan yang diemban,” jelas Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, atau akrab disapa Ancah, saat ditemui di lokasi kegiatan.
Menurutnya, program pemetaan kompetensi ini telah berjalan tiga tahun berturut-turut. Pada tahun pertama, 2023, sebanyak 1.000 ASN mengikuti tes serupa. Tahun 2024 jumlahnya disesuaikan menjadi 500 orang, dan di tahun 2025 angka tersebut kembali dipertahankan. Dengan target jangka menengah, Pemkab Kutim menargetkan 3.000 ASN akan terpetakan kompetensinya dalam tiga tahun ke depan.
Setiap peserta harus menyelesaikan lebih dari 400 soal dalam waktu 4,5 jam, mencakup 22 subtema penilaian seperti integritas, komunikasi, manajerial, dan kepemimpinan. Tes ini diselenggarakan dengan dukungan Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Tim Penilai BKN Regional VIII Banjarmasin.
“Tujuan akhirnya adalah membentuk basis data kompetensi ASN yang komprehensif. Dengan begitu, kebijakan terkait rotasi, mutasi, promosi jabatan, hingga pelatihan dapat dirancang secara lebih terukur,” terang Misliansyah.
Lebih dari sekadar mengukur kemampuan teknis, CACT menjadi pondasi bagi transformasi manajemen ASN Kutim. Pendekatan berbasis data ini diharapkan mampu memutus praktik lama penempatan jabatan yang hanya mengandalkan senioritas atau kedekatan personal.
“Dengan basis data ini, ke depan kita bisa lebih tepat dalam menempatkan seseorang di posisi strategis, bukan sekadar berdasarkan senioritas atau kedekatan,” tegasnya.
Bagi Kutai Timur—daerah yang kini menjadi salah satu penyangga utama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)—penguatan kualitas aparatur menjadi kebutuhan mendesak. Melalui tes kompetensi dan pemetaan talenta, Pemkab Kutim berupaya memastikan bahwa setiap ASN memiliki peran yang tepat dan produktif dalam mendukung agenda pembangunan daerah.
Tes ini sekaligus menandai pergeseran paradigma birokrasi Kutim: dari administrasi tradisional menuju pemerintahan berbasis meritokrasi.
“Tes ini bukan akhir, melainkan permulaan. Di balik layar komputer, 500 aparatur sedang diukur bukan hanya masa kerja, tapi juga potensi, kapasitas, dan integritas,” ujar Ancah.
Dengan langkah ini, Pemkab Kutim sedang menyiapkan fondasi birokrasi yang adaptif, profesional, dan kompetitif—sebuah langkah senyap, namun strategis, menuju tata kelola pemerintahan modern yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik yang unggul. (ADV/ProkopimKutim/BK)
