MUARA ANCALONG – Di sebuah pagi tenang di Desa Senyiur, langkah para petani sawit dan anggota koperasi beriring menuju balai pertemuan. Di tempat itu, Koperasi Perkebunan Rukmana Sari menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT), forum rutin yang biasanya identik dengan angka neraca dan laporan usaha. Tahun ini, suasana sedikit berbeda. RAT menjelma menjadi panggung arah kebijakan pembangunan pedalaman Kutai Timur.
Bupati Kutai Timur H Ardiansyah Sulaiman hadir bersama Ketua TP PKK Hj Siti Robiah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Teguh Budi Santoso, serta Camat Muara Ancalong M Harun Al Rasyid. Kehadiran rombongan pejabat itu menggeser atmosfer RAT dari sekadar agenda internal menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan basis ekonomi rakyat.
Agenda pertama yang ia tekankan adalah penguatan sumber daya manusia lokal. Perusahaan yang beroperasi di sekitar Senyiur diminta menjadikan warga sebagai prioritas utama dalam rekrutmen tenaga kerja. Di tengah dominasi kebun sawit dan bisnis penunjangnya, pesan itu menjadi kritik halus agar investasi tidak berujung pada marjinalisasi penduduk asli.
Agenda kedua menyasar jantung kelembagaan koperasi. Ardiansyah mengingatkan Koperasi Rukmana Sari untuk tetap menjadi model koperasi yang sehat: transparan, akuntabel, dan partisipatif. Koperasi, katanya, bukan sekadar badan usaha, melainkan wadah praktik gotong royong, keadilan, dan musyawarah yang merekatkan warga.
Agenda ketiga menyentuh persoalan klasik pedalaman: infrastruktur. Jalan poros Kelinjau–Senyiur, lebih dari 20 kilometer, dijanjikan diperbaiki lewat skema tahun jamak hingga 2028. Jalan ini menjadi urat nadi distribusi hasil kebun dan akses warga ke layanan dasar di kecamatan. Kerusakan jalan berarti ongkos logistik naik dan harga jual hasil pertanian tertekan. (ADV/ProkopimKutim/BK)
