SANGATTA — Angka pertumbuhan ekonomi sering menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Namun, bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), capaian tersebut perlu dilihat lebih jauh agar tidak hanya menjadi angka statistik, melainkan benar-benar mencerminkan kekuatan ekonomi masyarakat.
Hal itu menjadi perhatian Wakil Bupati Kutim Mahyunadi saat menyoroti target pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2027 yang dipatok sebesar 10,76 persen. Menurutnya, target tersebut membutuhkan kajian mendalam agar sesuai dengan kondisi riil perekonomian daerah.
Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kutim menunjukkan pergerakan yang cukup dinamis. Berdasarkan catatan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi sempat mencapai 9,82 persen pada 2024, namun kemudian melambat hingga berada di angka 1,05 persen pada 2025.
Mahyunadi menilai, kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kutim masih memiliki tantangan besar, terutama karena ketergantungan terhadap belanja pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pekerjaan rumah bagi kita sekarang adalah mewujudkan kemandirian daerah. Jika kita terus bertumpu pada besarnya APBD, lantas di mana letak pertumbuhan murni daerah kita?” ujar Mahyunadi.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang sehat harus mampu bergerak melalui aktivitas ekonomi masyarakat, investasi, serta sektor usaha produktif. APBD tetap memiliki peran penting, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya penggerak pertumbuhan.
Mahyunadi meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim melakukan evaluasi terhadap variabel yang digunakan dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027.
Ia mempertanyakan dasar perhitungan target yang cukup tinggi tersebut apabila kondisi fiskal daerah masih menghadapi keterbatasan.
“Apa variabel dan indikatornya sehingga muncul angka setinggi itu? Target pembangunan tidak boleh hanya menjadi deretan angka di atas kertas tanpa landasan kuat,” tegasnya.
Ia memperkirakan, dengan kondisi APBD 2027 yang diproyeksikan berada di kisaran Rp6 triliun, pertumbuhan ekonomi perlu ditopang oleh sumber lain agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
Karena itu, Pemkab Kutim mulai mengarahkan strategi pembangunan pada penguatan sektor yang memiliki nilai tambah ekonomi. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah hilirisasi industri.
Menurut Mahyunadi, hilirisasi dapat menjadi jalan untuk mengubah potensi sumber daya daerah menjadi aktivitas ekonomi yang lebih luas. Selain meningkatkan nilai produksi, sektor tersebut juga diharapkan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Beberapa langkah yang disiapkan pemerintah daerah antara lain mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung kawasan industri, membuka ruang investasi swasta, serta memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mendapatkan dukungan pendanaan.
Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan (Bankeu), serta koordinasi dengan DPRD kabupaten maupun provinsi menjadi bagian dari strategi memperkuat pembiayaan pembangunan.
Bagi Mahyunadi, pembangunan ekonomi Kutim ke depan harus diarahkan pada kemandirian. Daerah perlu memiliki sumber pertumbuhan baru agar tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan anggaran pemerintah maupun fluktuasi komoditas global.
“Pertumbuhan ekonomi harus punya dasar yang kuat. Kita ingin masyarakat merasakan dampaknya, bukan hanya melihat angkanya dalam laporan,” ujarnya.
Melalui penguatan sektor produktif dan investasi, Pemkab Kutim berharap pertumbuhan ekonomi ke depan dapat berjalan lebih stabil. Tantangannya adalah memastikan setiap kebijakan pembangunan mampu menciptakan perputaran ekonomi yang lebih luas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (ADV/ProkopimKutim/BK)
