SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah menapaki tahap strategis dalam pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yang baru, Pemkab memastikan arah kebijakan lima tahun ke depan selaras dengan visi misi kepala daerah, RPJMD, 50 program unggulan, serta prioritas nasional dan provinsi. Penyusunan Renstra ini tak hanya menjadi rutinitas perencanaan, tetapi kerangka besar yang menentukan arah layanan responsif dan berpihak bagi kelompok rentan.
Forum penyusunan Renstra resmi dibuka di Hotel Harris Samarinda, Selasa (29/7/2025), dan dijadwalkan berlangsung empat hari. Sejumlah unsur lintas sektor turut hadir, menandai bahwa penyusunan dokumen strategis ini tidak dilakukan secara parsial, tetapi melalui pendekatan kolaboratif.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten (Pemkesra Seskab) Poniso Suryo Renggono membuka kegiatan mewakili Bupati Kutim, didampingi Kepala DPPPA Kutim Idham Chalid. Dalam sambutannya, Poniso menegaskan bahwa Renstra adalah kompas pembangunan lima tahun yang wajib sinkron dengan seluruh agenda pembangunan di setiap tingkatan pemerintahan.
“Jangan sampai ada program yang tertinggal. Karena Renstra inilah acuan penyusunan Renja tahunan, dasar kita menjalankan kegiatan DPPPA dalam konteks pencapaian visi misi kepala daerah,” ujarnya.
Poniso meminta agar proses penyusunan diawasi secara cermat. Ia menekankan pentingnya keterlibatan Bappeda untuk memastikan seluruh masukan dan arahan pimpinan bisa langsung terakomodasi sebelum Renstra disampaikan kepada Bupati.
Ia juga menyoroti posisi strategis DPPPA, yang bersentuhan langsung dengan persoalan sosial mendasar di masyarakat. Karena itu, seluruh potensi, gagasan, dan perhatian publik harus masuk dalam dokumen ini.
“Jangan sampai di Kutim ada perempuan atau anak yang terlantar. Tapi kalau pun itu terjadi, harus sudah ada regulasi yang melindungi dan memberi solusi,” tegasnya.
Menurut Poniso, sinergi lintas sektor adalah keharusan, terlebih DPPPA menjadi leading sector dalam isu perempuan dan anak. Kebijakan apa pun yang menyangkut dua kelompok tersebut harus berada dalam payung strategi dinas ini.
Penyusunan Renstra juga dipandang sebagai ruang untuk menyelaraskan program pusat dan provinsi dengan agenda daerah, sehingga implementasi di lapangan tidak bertabrakan dengan arah kebijakan nasional, justru saling menguatkan.
“Jangan sampai membuat kegiatan yang akhirnya sulit diimplementasikan. Semua potensi yang bisa dimasukkan wajib dimasukkan. Karena inilah arah kegiatan lima tahun ke depan,” pungkasnya.
Dengan pendekatan yang terukur dan partisipatif, Renstra DPPPA Kutim diharapkan menjadi dokumen hidup—bukan sekadar administrasi—yang mampu mengarahkan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara adil, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui dokumen ini, Kutim menegaskan komitmen bahwa masa depan daerah tidak boleh meninggalkan siapa pun, terutama mereka yang paling membutuhkan perlindungan. (ADV/ProkopimKutim/BK)
