SANGATTA—Kenaikan biaya distribusi barang yang selama ini membebani perekonomian Kutai Timur (Kutim) menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Proyek pembangunan pelabuhan di Kabupaten Kutim terus mendapatkan pengawalan ketat dari Komisi C DPRD setempat. Infrastruktur strategis ini diharapkan dapat segera direalisasikan untuk menekan biaya distribusi barang.
Anggota DPRD Kutim, Aldryansyah, menjelaskan bahwa upaya percepatan pembangunan pelabuhan telah menjadi agenda rutin dalam forum rapat Komisi C. Langkah-langkah konkret, termasuk pemanggilan dinas teknis terkait, terus dilakukan untuk memastikan proyek ini tidak mangkrak.
Saat pelabuhan nanti beroperasi, dampak jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan kompetitifitas produk lokal dan membuka akses pasar yang lebih luas. Ini merupakan langkah nyata DPRD Kutim untuk mendukung peningkatan kesejahteraan melalui infrastruktur yang efisien.
Urgensi ekonomi untu stabilisasi harga di pasar
Pembangunan pelabuhan dipandang sebagai solusi strategis untuk memutus mata rantai tingginya biaya logistik. Aldryansyah, menegaskan bahwa urgensi proyek ini tidak dapat dianggap remeh. Menurutnya, keberadaan pelabuhan ini merupakan salah satu jalan untuk menurunkan harga barang di pasar.
“Karena mau tidak mau ini adalah salah satu jalan untuk menurunkan harga di pasar. Keberadaan pelabuhan diharapkan dapat memangkas jalur distribusi yang berbelit dan mahal, yang selama ini berkontribusi pada tingginya harga sembako,” tutur Aldryansyah.
Keberadaan pelabuhan yang efisien bukan hanya tentang konektivitas, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam stabilisasi ekonomi kerakyatan di Kutai Timur.
Pengawalan ketat Komisi C DPRD
Aldryansyah menjelaskan Komisi C terus melakukan fungsi pengawasan dan melakukan pengawalan ketat terhadap realisasi pelabuhan di Kutim. Sebagai wilayah yang menghadap langsung ke luat, pelabuhan jadi titik nadi bagi pertumbuhan ekonomi di Kutim.
“Terkait persoalan pelabuhan itu sudah dibahas beberapa kali, setiap rapat komisi kita memanggil dinas, membahas pelabuhan sudah siapa belum,” jelas Aldryansyah.
Meskipun belum tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini, Pemerintah Daerah disebutkan telah membuka peluang positif untuk mengalokasikan dana. Alokasi ini akan diupayakan tahun depan, asalkan kondisi keuangan daerah memungkinkan adanya penyesuaian.
“Insya allah tahun depan kalau anggaran masih bisa disesuaikan pasti diusahakan untuk di sisikan untuk ke pelabuhan,” ujar Aldryansyah. (ADV)
