SANGATTA – Upaya pemberdayaan perempuan di Kutai Timur (Kutim) terus mendapat dukungan serius dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kaltim, kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Layanan bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKA) bertema “Memberdayakan Perempuan Kepala Keluarga untuk Menjadi Agen Perubahan” telah digelar.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, wawasan, dan kemandirian perempuan kepala keluarga (PEKKA) dalam mengakses layanan sosial, ekonomi, dan perlindungan, sehingga mampu mengangkat kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat peran strategis mereka dalam pembangunan daerah.
Acara dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Kabupaten Kutim, Poniso Suryo Renggono, yang hadir mewakili pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Poniso menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan kepala keluarga sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan gender.
“Perjuangan mewujudkan kesetaraan gender adalah tanggung jawab bersama. Perempuan memiliki hak yang sama dalam perlindungan, akses layanan, dan pengambilan keputusan di ruang publik,” tegas Poniso.
Ia juga mengapresiasi semangat para peserta yang hadir, mendorong mereka untuk lebih aktif berorganisasi, mengembangkan usaha mandiri, serta memperkuat solidaritas antarperempuan.
“Ini tidak mudah, karena peran ganda perempuan kepala keluarga sangat besar dan penuh tantangan. Namun, dengan semangat kolaborasi dan sinergi, saya yakin perempuan PEKKA mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Fahmi Rojano dalam laporannya menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kalimantan Timur. Meski secara makro ekonomi provinsi ini menempati posisi ketiga nasional, kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan masih perlu diperkuat.
“Pembangunan tidak bisa hanya diukur dari angka ekonomi atau infrastruktur. Keseimbangan peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan menjadi indikator penting menuju masyarakat yang adil dan berdaya saing,” ujarnya.
Fahmi menjelaskan bahwa program PEKA didanai dari APBD Provinsi Kaltim melalui DPPPA dan menjadi bagian dari program unggulan untuk memperkuat posisi perempuan, khususnya kepala keluarga, dalam sektor ekonomi, sosial, dan politik.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan organisasi perempuan dan masyarakat sipil adalah kunci keberhasilan,” imbuhnya.
Kegiatan ini juga merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pelaksanaan di tingkat daerah. Sebanyak 100 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri dari 40 perwakilan organisasi perempuan seperti GOW, Aisyiyah, KPPI, Muslimat NU, Salimah NU, WKRI, Dharma Wanita, TP PKK, IWAPI, dan PERLITA.
Dua narasumber utama turut dihadirkan, yakni Windi Farmawati (Pendamping PEKKA Samarinda) dan Maghdalena (Yayasan PEKKA Jakarta), yang berbagi pengalaman dan strategi pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput. Acara ditutup dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab yang hangat. Suasana penuh keakraban menggambarkan semangat baru para peserta untuk berdaya, berjejaring, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Program PEKA di Kutim menjadi momentum penting untuk menyalakan kembali peran perempuan sebagai penggerak keluarga dan masyarakat.
“Perempuan bukan objek pembangunan, tetapi subjek perubahan yang membawa masa depan lebih setara dan sejahtera,” tutup Poniso penuh keyakinan. (ADV/ProkopimKutim/BK)
