SANGATTA – Dalam rapat bersama DPRD Kutai Timur yang digelar belum lama ini, Wakil Bupati Mahyunadi menyampaikan pesan tegas terkait kinerja Perangkat Daerah (PD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia menekankan perlunya percepatan penyajian dokumen anggaran serta penguatan fokus pada kebutuhan masyarakat.
Mahyunadi mengungkapkan bahwa rapat tersebut membahas agenda normatif tahunan, namun ia mengakui adanya sejumlah catatan kritis dari anggota dewan, terutama mengenai keterlambatan pemerintah dalam menyiapkan bahan anggaran.
“Ada dewan yang menginterupsi terkait kadang-kadang lambatnya pemerintah atau TAPD menyajikan bahan-bahan anggaran untuk dibahas. Ada juga yang meminta pembahasan dipercepat,” ujar Mahyunadi usai rapat.
Ia menekankan bahwa pembahasan anggaran tidak bisa keluar dari koridor regulasi. Setiap tahun, penyusunan APBD harus mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), sehingga ketepatan proses sangat penting.
“Kalau lepas dari acuan itu, kita riskan. Permendagri itu pedoman kita,” jelasnya.
Terkait optimisme menjalankan program pembangunan, Mahyunadi menegaskan bahwa harapan harus disertai kerja nyata.
“Optimis tanpa kerja itu mimpi. Kerja tanpa optimis sia-sia. Jadi keduanya harus berjalan bersama,” tegasnya.
Ia memastikan dirinya terus bekerja maksimal agar setiap program pemerintah berjalan tepat sasaran.
Harapan besar juga ia sematkan pada pelaksanaan paripurna berikutnya. Mahyunadi ingin seluruh perangkat daerah mampu menuntaskan program tepat waktu dan dengan hasil yang terukur.
“Kita harus tepat waktu, tepat sasaran. Lebih kerja, lebih ‘get’ lagi,” ucapnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa politik tidak sepenuhnya dapat dihindari, tetapi kepentingan sektoral dan kebutuhan riil masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Semua kepentingan itu pada akhirnya harus bermuara pada kebutuhan kabupaten. Lebih ke kepentingan masyarakat. Masyarakat Kutim harus mendapatkan hak-haknya dari sistem pembangunan,” pungkasnya.
Pesan Mahyunadi mempertegas bahwa pembangunan Kutim tidak boleh berjalan setengah hati. Dari perencanaan hingga realisasi anggaran, garis besar arah kebijakannya jelas: bekerja cepat, taat aturan, dan berpihak pada publik. (ADV/ProkopimKutim/BK)
