SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tengah mematangkan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi di tingkat akar rumput. Fokusnya adalah mewujudkan kerja sama yang solid antara pemerintah desa dan koperasi. Langkah ini dianggap strategis untuk memfokuskan pengembangan berbagai kegiatan ekonomi yang ada di tingkat desa.
Anggota DPRD Kutai Timur, Akhmad Sulaeman, menilai bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan kolaborasi yang efektif. Sinergi yang terarah ini diharapkan dapat menghindari tumpang tindih program mengingat banyaknya jumlah koperasi yang ada.
“Itu tujuannya pasti kita tahu kan, sebenarnya ketika kita bicara tentang koperasi kan banyak sekali tuh koperasi. Nah tetap intinya mungkin pemerintah menginginkan adanya satu kerja sama yang baik antara pemerintahan desa dan kegiatan yang bisa di kembangkan di desa itu melalui koperasi itu,” jelas Sulaeman.
Mengutamakan fokus dan ketahanan jangka panjang
Dalam implementasinya, Sulaeman menekankan pentingnya pendekatan yang terfokus. Pemerintah desa dianggap sebagai pihak yang paling memahami potensi dan kebutuhan riil warganya, sementara koperasi membawa semangat usaha kolektif. Dengan model kolaborasi ini, keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi akan kembali langsung kepada anggota koperasi yang adalah warga desa sendiri.
Ia menambahkan, “Jadi setidaknya dia bisa fokus setidaknya begitu yah.”
Koperasi berperan sebagai pelaksana operasional yang mengelola usaha-usaha produktif, seperti pengolahan hasil pertanian, simpan pinjam untuk anggota, atau pemasaran bersama. Kondisi ini menyebabkan uang berputar di dalam desa, secara langsung menciptakan kemandirian ekonomi dan ketahanan masyarakat dalam jangka panjang.
Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan
Pada praktiknya, kerja sama ini menjadi kunci dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan dan mengurangi kemiskinan secara sistematis, sambung Akhmad Sulaeman.
Pemerintah desa dapat memfasilitasi dengan berbagai bentuk dukungan konkret. Ini termasuk mengalokasikan lahan, memberikan bantuan permodalan awal melalui Badan Usaha Milik Desa, atau memasukkan koperasi dalam program pelatihan dan pemasaran. Dengan kolaborasi yang terstruktur ini, koperasi diharapkan benar-benar menjadi soko guru perekonomian yang memakmurkan masyarakat desa. (ADV)
