Sangatta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi polemik dan memunculkan pro-kontra dari hari pertama dijalankan sampai hari ini. Berbagai komentar muncul dari kalangan masyarakat hingga wakil rakyat. Legislator Kabupaten Kutai Timur dari Fraksi NasDem, Yulianus Palangiran, turut memberikan tanggapan terkait mekanisme distribusi program MBG.
“Memang dengan adanya struktur itu pelaksana kegiatan MBG itu sangat-sangat luar biasa merepotkan. Negara kita banyak utang, sementara separuh anggaran habis karena MBG,” tuturnya.
Fasilitas sekolah yang kurang memadai
Yulianus menegaskan bahwa fokus pemerintah di Kutai Timur saat ini seharusnya bukan MBG, melainkan perbaikan faktor penunjang bidang pendidikan. Ia melihat kondisi sarana prasarana, termasuk perombakan kelas, yang dinilai kurang memadai dan jauh tertinggal dibandingkan daerah lain.
Ia berpandangan, kurang logis jika pemerintah tetap memaksakan program makan gratis sementara kondisi fisik sekolah memprihatinkan. “Sementara kita usahakan makan gratis, makanan gratis anak anak itu mau di mana, sementara gedung dan ruang kelasnya compang-camping, bahkan ada yang kurang kelas, ini harusnya diprioritaskan,” jelasnya.
Kebijakan alternatif pendidikan gratis penuh
Sebagai solusi, Yulianus menawarkan alternatif yang ia anggap lebih baik dan diterima masyarakat, yaitu mengalihkan dana MBG untuk menggratiskan komponen pendidikan dasar. Hal ini mencakup pendidikan usia dini hingga sekolah menengah pertama yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
Menurut perhitungan Yulianus, opsi menggratiskan komponen pendidikan akan memakan anggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan program MBG.
“Padahal banyak masyarakat masih banyak yang belum terlayani, yang bagusnya adalah dengan menggeratiskn SPP, sepatu gratis, baju seragam gratis, tas gratis, kegiatan apapun yang menyangkut sarana dan prasarana pendidikan gratis. Kalau kita hitung-hitung jauh lebih rendah anggaran itu, ketimbang memprioritaskan MBG,” tuturnya.
Yulianus mengusulkan agar dana MBG segera dialihkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Menurutnya, langkah ini lebih mendesak dan bermanfaat bagi masa depan Kutai Timur. (ADV)
