SANGATTA – Sampai hari ini, kesejahteraan masyarakat masih menjadi isu di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kutai Timur. Legislator Partai NasDem Kutai Timur, Yulianus Palangiran, memiliki sebuah pandangan terhadap kondisi ini. Ia menyatakan perlu sebuah terobosan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kutim.
Terkait hal tersebut, ia menyoroti pentingnya ketahanan pangan. Yulianus menekankan perlunya pembentukan kelompok-kelompok tani oleh pemerintah. Sayangnya, fakta di lapangan berbeda dengan kondisi ideal. Banyak tanah desa dan tanah negara justru dikuasai oleh para investor.
“Yang paling penting, hanya dari 18 kecamatan itu harus ada terobosan, terobosan yang paling utama adalah menggendong masyarakat masyarakat kecil,” tegas Yulianus.
kontribusi investasi terhadap pendapatan asli daerah
Yulianus juga mempertanyakan kontribusi nyata investasi tersebut terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Ia heran mengapa PAD justru minim meski terdapat banyak perkebunan dan pertambangan.
“Saya bilang, kok selalu mempersoalan dana bagi hasil (DBH)? Kenapa pendapatan asli daerah kita kok minim?” tanyanya seraya mengatakan PAD dari tahun 2024 Rp532,65 miliar. Meski ada kenaikan, potensi penerimaan kas daerah dari profit sharing bisa ditingkatkan lagi dari sektor selain perkebunan dan pertambangan.
Politikus Partai NasDem itu kemudian menjabarkan persoalan tersebut. Bila tak melakukan berbagai terobosan dalam meningkatkan PAD Kutim, maka akan sulit untuk melakukan percepatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim.
Legalitas perkebunan dan potensi PAD
Yulianus menjabarkan akar persoalan minimnya PAD. Ia menduga masih banyak perkebunan yang legalitasnya tidak jelas. Kondisi ini secara langsung menyulitkan upaya pemungutan pajak.
Selain itu, ia mencatat bahwa keberadaan koperasi dan badan usaha lainnya di wilayah investasi juga tidak menjamin mereka membayar pajak secara rutin. Hal ini jadi masalah bagi penerimaan PAD.
“Oke ada perkebunan terbaik tapi legalitasnya tidak jelas, dimana kau ambil pajakmu? Oke keberadaan koperasi dan sebagainya belum tentu ada membayar pajak. Ini semua harus jadi pertimbangan eksekutif juga,” pungkas Yulianus. (ADV)
