SANGATTA – Kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menjadi pekerjaan rumah. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis di daerah terpencil maupun perbatasan memang belum sebaik di pusat kota.
Anggota DPRD Kutim, Akhmad Sulaeman, menyoroti bahwa alokasi anggaran tahun 2025 dinilai belum maksimal untuk menjawab tantangan mendasar layanan medis di daerah pelosok. Menurut Sulaeman, sejumlah daerah masih kekurangan tenaga medis serta sarana dan prasarana penunjang, padahal kondisi geografisnya menantang.
Polikus Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan V ini mencontohkan kondisi di Kecamatan Sandaran yang menurutnya memerlukan perhatian serius. Kesenjangan ini terlihat jelas dalam infrastruktur dan sumber daya manusia.
“Tentu saja dengan anggaran yang sudah di 2025 ini kan kita sudah melihat anggaran-anggaran yang diperuntukan ke daerah-daerah khususnya daerah terpencil ya, seperti pelosok. Yah, ada beberapa daerah yang harusnya ada tenaga medis, namun kekurangan tenaga medis. Bukan hanya itu, pelosok pun masih kekurangan sarana dan prasarana,” papar Sulaeman.
Sulaeman mendesak pemerintah daerah untuk meninjau kembali jumlah Puskesmas di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Ia menegaskan bahwa Kecamatan Sandaran, misalnya, membutuhkan minimal dua pusat kesehatan masyarakat untuk menjangkau masyarakat di wilayah itu.
Kebutuhan serupa juga dialami oleh daerah lain, seperti Desa Pangadan, Kecamatan Karangan. Desa ini memiliki jumlah penduduk besar dan letaknya jauh dari pusat pelayanan kesehatan. Jarak yang jauh menjadi kendala utama bagi akses kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.
Usulan ini didasarkan pada aspirasi yang ia terima langsung dari masyarakat. “Ini ada beberapa usulan pada saat saya reses, nah mereka juga di daerah khususnya kaya Pangadan itukan penduduknya jumlahnya sangat besar, batasnya kedaerah karanga juga jauh ya, jadi juga membutuhkan pelayanan medis,” tutupnya.
Ia melanjutkan, “Seperti di Sandaran, itu ‘kan, sudah saya katakan sejak awal bahwa wilayah itu membutuhkan puskesmas. Minimal ada dua puskesmas di situ karena geografisnya yang memang membutuhkan. Sama juga di Karangan, butuh dua puskesmas di kecamatan,” jelas Sulaeman.
DPRD Kutim mendorong Pemkab agar memastikan alokasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan spesifik di daerah terpencil. Tujuannya adalah menjamin seluruh warga Kutim, di mana pun lokasinya, memiliki akses yang mudah terhadap layanan kesehatan dasar. Sebab, masyarakat yang sehat adalah kunci dalam menciptakan kesejahteraan di Kutim. (ADV)
