SANGATTA — Sebuah daerah tidak hanya dibangun oleh infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Ada fondasi lain yang tidak kalah penting: hubungan sosial yang terjaga di tengah masyarakat yang beragam.
Semangat itulah yang menjadi pesan utama dalam Sarasehan Kebangsaan dan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim di Pelangi Room Hotel Royal Victoria.
Mengusung tema “Memperkuat Persatuan dalam Keberagaman untuk Mewujudkan Harmoni Sosial Menuju Kutai Timur Hebat”, kegiatan tersebut menjadi ruang memperkuat komunikasi antarelemen masyarakat dalam menjaga persatuan.
Kegiatan itu dihadiri Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua FPK Provinsi Kalimantan Timur, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, narasumber dari Densus 88 Anti Teror, para camat dari 18 kecamatan, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan berbagai paguyuban.
Ketua FPK Kutim Albert mengatakan, keberadaan FPK menjadi bagian penting dalam menjaga komunikasi lintas kelompok masyarakat. Saat ini, kepengurusan FPK telah terbentuk di seluruh 18 kecamatan di Kutim dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari tokoh adat hingga perwakilan paguyuban.
Menurutnya, keberagaman masyarakat Kutim merupakan kekuatan yang perlu dikelola melalui ruang dialog dan kerja sama.
“Keberadaan FPK kecamatan diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan, membangun komunikasi lintas suku, agama, ras, dan budaya, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kondusivitas daerah,” ujarnya.
Melalui rakor tersebut, para pengurus FPK kecamatan mendapatkan penguatan wawasan kebangsaan serta strategi menjaga persatuan di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang.
Materi mengenai pencegahan paham radikal, penguatan nilai kebangsaan, dan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat juga disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Densus 88 Anti Teror.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dalam sambutannya menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekuatan utama bangsa Indonesia. Perbedaan latar belakang suku, budaya, adat istiadat, dan agama, menurutnya, harus menjadi energi positif dalam membangun daerah.
“Kebersamaan dalam perbedaan adalah modal utama pembangunan. Bangsa Indonesia mampu merajut berbagai perbedaan menjadi kekuatan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Ardiansyah.
Ia menilai, semangat pembauran kebangsaan semakin penting dalam menghadapi tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Masyarakat yang maju tidak hanya membutuhkan kemampuan ekonomi, tetapi juga kehidupan sosial yang stabil dan harmonis.
Dalam konteks Kutim, lanjutnya, keberadaan FPK memiliki posisi strategis karena daerah ini dihuni masyarakat dengan latar belakang yang sangat beragam.
“Kutai Timur tetap kondusif karena masyarakat mampu menjaga kebersamaan dalam keberagaman. Ini harus terus dipelihara dan menjadi kekuatan untuk membangun daerah,” katanya.
Ardiansyah berharap FPK bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, dan berbagai paguyuban dapat terus menjadi penghubung antarkelompok masyarakat. Dialog dan komunikasi dinilai menjadi cara penting untuk mencegah potensi konflik sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap daerah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan fisik, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjaga rasa aman, persaudaraan, dan gotong royong.
“Saya berharap FPK terus menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persatuan, memperkuat toleransi, dan mengantisipasi berbagai potensi konflik melalui dialog, komunikasi, serta semangat gotong royong,” ujarnya.
Melalui penguatan kelembagaan FPK hingga tingkat kecamatan, Kutim berupaya memastikan nilai kebangsaan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi hadir dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Sebab, di tengah keberagaman yang menjadi wajah Kutim, persatuan bukan hanya semboyan. Ia menjadi modal utama agar pembangunan dapat berjalan dengan kokoh dan berkelanjutan. (ADV/ProkopimKutim/BK)
