SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di tingkat daerah. Belum lama ini, Wakil Bupati Kutim H. Mahyunadi hadir dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta rapat koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat Kalimantan Timur (Kaltim). Forum yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud itu juga dirangkaikan dengan penyerahan Paritrana Award 2025, penghargaan bagi pemerintah daerah dan perusahaan yang aktif melindungi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam arahannya, Gubernur Rudy Mas’ud menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempercepat digitalisasi layanan, serta memperluas cakupan perlindungan sosial. Ia menyoroti cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Kaltim yang baru mencapai 70,11 persen dan menegaskan target peningkatan signifikan.
“Kita kejar di atas 90 persen. Pemerintah harus memacu dunia usaha untuk mengimplementasikan perlindungan pekerja secara menyeluruh,” tegasnya.
Terkait inflasi, Rudy mengingatkan perlunya intervensi pada saat momentum hari besar keagamaan. Ia meminta TPID mengedepankan data akurat, koordinasi lapangan, serta diversifikasi pangan lokal sebagai langkah jangka panjang. Edukasi publik juga perlu diperluas, bahkan dengan melibatkan ulama dan tokoh agama.
Pada aspek transformasi digital, Gubernur menegaskan bahwa TP2DD harus bergerak lebih cepat.
“Kita harus melompat ke 5.0. Setiap pelayanan digital harus terdokumentasi, terukur, dan menjadi standar mutu pelayanan publik,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian utama. Rudy menyebut MBG bukan sekadar program nasional, melainkan investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dan melahirkan generasi unggul. Ia meminta pemerintah daerah memperluas cakupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi mendukung penyediaan makanan bergizi di wilayah-wilayah prioritas.
Gubernur juga menekankan pentingnya inovasi daerah dalam penganggaran jaminan sosial. Ia ingin melihat kreativitas kepala daerah dalam memperluas perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Agenda besar yang dibahas pada forum ini tidak hanya mencerminkan sinergi antarprogram pembangunan, tetapi juga menunjukkan keseriusan Kaltim dalam menciptakan masa depan yang berkeadilan sosial dan berketahanan ekonomi.
Sebelumnya, Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni melaporkan pentingnya integrasi program prioritas tersebut agar dapat mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Kaltim. Ia menekankan bahwa penyatuan tiga agenda besar dalam satu HLM bertujuan memperkuat koordinasi antarinstansi.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dan perusahaan dalam melindungi pekerja rentan. Ia juga memaparkan perkembangan Paritrana Award dan mendorong daerah lebih progresif dalam implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
Melalui forum ini, Kutai Timur mempertegas posisinya sebagai daerah yang siap berkolaborasi dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat digitalisasi layanan, dan memastikan perlindungan sosial bagi masyarakat. (ADV/ProkopimKutim/BK)
