SANGATTA – Dana Desa memiliki jangkauan manfaat yang lebih luas dari sekadar pembangunan fisik. Ketika persoalan kesehatan muncul di tengah masyarakat, anggaran yang dikelola desa juga dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pencegahan, pendampingan hingga perlindungan terhadap warga.
Peluang tersebut kini didorong untuk mendukung percepatan eliminasi AIDS, tuberkulosis (TBC) dan malaria atau ATM pada 2030.
Hal itu disampaikan PSM Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Triee Susanti Mandasari, dalam Forum Kemitraan Penanggulangan Penyakit ATM yang digelar Dinas Kesehatan Kutim, baru-baru ini.
Forum tersebut dihadiri Ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) sekaligus Ketua TP PKK Kutim Siti Robiah, Kepala Dinas Kesehatan Kutim dr Yuwana Sri Kurniawati, serta unsur Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan dan Bengalon.
Triee menjelaskan, Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk mendukung kegiatan kesehatan masyarakat. Di dalamnya termasuk pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, TBC dan malaria.
“Dana Desa tidak semata-mata digunakan untuk pembangunan fisik. Desa juga memiliki ruang untuk mendukung program kesehatan, termasuk melakukan pencegahan dan membantu penanggulangan AIDS, TBC serta malaria di tengah masyarakat,” ujar Triee.
Menurutnya, tiga penyakit tersebut tidak dapat dilihat hanya dari sisi medis. Ketika seorang warga harus menjalani pengobatan dalam waktu panjang, dampaknya dapat merembet kepada kemampuan bekerja dan kondisi ekonomi keluarga.
Pada titik inilah desa memiliki posisi strategis. Pemerintahan desa bersama kader mengenal masyarakatnya lebih dekat sehingga dapat membantu membangun kesadaran, menemukan warga yang membutuhkan pemeriksaan serta mendampingi mereka mendapatkan layanan kesehatan.
Konsep Desa Siaga menjadi salah satu pendekatan yang dapat diperkuat. Kegiatannya bisa berupa edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peningkatan sanitasi dan akses air bersih, pengelolaan lingkungan hingga penguatan surveilans berbasis masyarakat.
Kader kesehatan menjadi mata dan telinga penting di lapangan. Mereka dapat membantu mengenali persoalan lebih awal, menghubungkan warga dengan fasilitas kesehatan dan memberikan pendampingan selama proses pengobatan.
Peran tersebut menjadi sangat penting dalam penanganan TBC. Pengobatan penyakit ini membutuhkan kepatuhan dan waktu, sehingga pasien perlu didorong agar tidak berhenti di tengah jalan.
“Yang harus kita jaga adalah bagaimana kasus bisa ditemukan lebih awal dan warga yang menjalani pengobatan tidak sampai terputus. Kader bersama keluarga dapat memberikan pendampingan agar masyarakat yang sakit merasa tidak berjalan sendirian,” jelas Triee.
Sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, desa juga dapat membantu akses transportasi menuju fasilitas kesehatan serta mendukung kebutuhan gizi pasien.
Pendampingan bahkan diharapkan tidak langsung berhenti ketika seseorang dinyatakan pulih. Triee mendorong adanya pemberdayaan ekonomi bagi penyintas agar mereka dapat kembali bekerja, produktif dan menjalani kehidupan secara mandiri.
Namun, pemanfaatan Dana Desa untuk kesehatan tetap harus melewati mekanisme perencanaan. Kebutuhan masyarakat perlu dibicarakan dalam Musyawarah Desa, kemudian dimasukkan ke Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan dialokasikan melalui APBDes sesuai aturan.
Dengan mekanisme tersebut, kegiatan kesehatan tidak muncul sekadar sebagai program sesaat, tetapi menjadi bagian dari perencanaan pembangunan desa.
Pendekatan ini sekaligus memperluas cara melihat hasil pembangunan. Jalan yang baik memang membantu mobilitas warga, sanitasi dan air bersih memperbaiki lingkungan, sementara pendampingan kesehatan memastikan masyarakat tetap memiliki kesempatan menjalani kehidupan secara produktif.
Target eliminasi AIDS, TBC dan malaria pada 2030 tentu tidak dapat dibebankan kepada desa seorang diri. Diperlukan kerja bersama fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, kader, keluarga dan masyarakat. Namun, desa mempunyai keunggulan yang sulit digantikan, yakni kedekatan langsung dengan warga.
Semangat “Desa Mandiri, Warga Terlindungi” pun memperoleh makna yang lebih nyata. Sebab pada akhirnya, keberhasilan pembangunan desa bukan hanya dihitung dari berapa banyak fasilitas yang selesai dibangun, tetapi juga dari seberapa sehat dan terlindungi masyarakat yang menggunakannya setiap hari. (ADV/ProkopimKutim/BK)
