SAMARINDA — Estafet kepemimpinan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur resmi berganti dari Supardi kepada Chatarina Muliana. Pergantian tersebut ditandai dengan acara pisah sambut yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Perkantoran Gubernur Kalimantan Timur, Jumat (14/8/2026) malam.
Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman hadir dalam kegiatan tersebut bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pejabat daerah.
Bagi Pemkab Kutim, pergantian pimpinan Kejati Kaltim bukan sekadar seremoni kelembagaan. Momentum tersebut menjadi bagian dari menjaga kesinambungan koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, terutama dalam mengawal tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ardiansyah menyampaikan penghargaan kepada Supardi atas pengabdian dan kontribusinya selama memimpin Kejati Kaltim. Menurutnya, hubungan yang terbangun antara pemerintah daerah dan institusi penegak hukum selama ini memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Semoga segala pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan selama bertugas di Kalimantan Timur menjadi amal baik dan membawa kesuksesan di tempat tugas selanjutnya,” ujar Ardiansyah di sela kegiatan.
Kepada Chatarina Muliana yang mengemban amanah sebagai Kajati Kaltim, Ardiansyah menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus harapan agar komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin dapat dilanjutkan dan semakin diperkuat.
“Selamat datang dan selamat menjalankan tugas kepada Ibu Chatarina Muliana. Kami berharap sinergi dan koordinasi yang sudah terbangun dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan dan penegakan hukum di Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Kutai Timur,” katanya.
Kerja sama dengan aparat penegak hukum menjadi penting bagi pemerintah daerah karena pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Di dalamnya terdapat pula tanggung jawab memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan diharapkan tidak hanya menguat ketika muncul persoalan hukum. Koordinasi sejak awal juga diperlukan sebagai bagian dari pencegahan, pendampingan, serta upaya memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pergantian Kajati Kaltim diharapkan tidak memutus pola kerja sama yang selama ini telah berjalan. Sebaliknya, kepemimpinan baru menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan kelembagaan dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan sekaligus menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih.
Kehadiran Bupati Kutim dalam pisah sambut tersebut sekaligus menegaskan pentingnya hubungan antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan lembaga penegak hukum dalam mengawal pembangunan.
Bagi Kutim, pembangunan yang bergerak cepat tetap membutuhkan pagar hukum yang kuat. Di titik itulah kesinambungan sinergi dengan Kejaksaan menjadi penting, agar setiap langkah pembangunan tidak hanya menghasilkan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga berjalan dalam koridor hukum, transparansi, dan akuntabilitas. (ADV/ProkopimKutim/BK)
