SANGATTA — Menjaga inflasi bukan hanya soal memastikan angka tetap rendah. Di balik pergerakan harga di pasar, ada banyak faktor yang saling berkaitan, mulai dari ketersediaan pasokan, biaya produksi, hingga akurasi informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga sejumlah komoditas pangan. Dalam rapat pengendalian inflasi yang digelar di Ruang Rapat Diskominfo Staper Kutim beberapa waktu lalu, pemerintah daerah memastikan kondisi inflasi masih berada dalam kategori terkendali.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyampaikan, pergerakan inflasi daerah belum menunjukkan perubahan signifikan yang dapat memberikan tekanan besar terhadap masyarakat maupun pelaku usaha. Daya beli masyarakat juga masih relatif terjaga.
Meski demikian, terdapat sejumlah komoditas yang mendapat perhatian khusus, salah satunya telur. Berdasarkan pemantauan di pasar lokal, harga telur berada pada kisaran Rp1.927 per butir.
Jika dihitung berdasarkan asumsi satu piring berisi 18 butir, harga tersebut setara sekitar Rp34.700 per kilogram. Angka ini berada di atas harga acuan nasional yang berada di kisaran Rp30.000 per kilogram.
“Dengan asumsi satu piring berisi 18 butir, harga tersebut setara sekitar Rp34.700 per kilogram. Angka ini lebih tinggi sekitar Rp4.700 dibandingkan harga acuan nasional yang berada di kisaran Rp30.000 per kilogram,” jelas Mahyunadi.
Menurutnya, perbedaan cara penghitungan menjadi salah satu tantangan dalam membaca kondisi harga secara tepat. Di tingkat nasional, harga telur umumnya menggunakan satuan kilogram, sementara pedagang di pasar lokal lebih sering menggunakan satuan butir.
Selain persoalan komoditas, pemerintah daerah juga menyoroti perbedaan antara data harga yang tercatat dengan kondisi yang ditemukan langsung di lapangan. Salah satu contoh terlihat pada komoditas cabai merah yang mengalami perbedaan cukup besar antara laporan harga dan kondisi sebenarnya yang dirasakan pedagang maupun konsumen.
“Perlu dilakukan pemantauan lebih teliti dan cross-check langsung ke lapangan agar data yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya,” tegas Mahyunadi.
Secara nasional, angka inflasi tercatat sebesar 0,41 persen secara month-to-month dan 3,84 persen secara year-on-year. Sementara itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kutim berada di angka 0,99 persen atau sekitar 0,5 persen lebih tinggi dibandingkan angka nasional.
Bagi pemerintah daerah, data menjadi bagian penting dalam menentukan langkah pengendalian. Karena itu, Dinas Perdagangan diminta meningkatkan pemantauan dan melakukan validasi harga secara berkala agar kebijakan yang dibuat tidak hanya berdasarkan laporan administratif, tetapi sesuai dengan kondisi pasar sebenarnya.
Dalam rapat tersebut, Mahyunadi juga menyampaikan sejumlah isu lain, termasuk rencana penerapan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) di lingkungan pemerintah daerah yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui keputusan Bupati Kutim.
Selain pengendalian inflasi, pemerintah daerah turut mendorong efisiensi energi melalui pemanfaatan energi terbarukan. Salah satunya dengan mulai mengenalkan penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif transportasi yang lebih hemat biaya operasional.
Mahyunadi menyebut, kendaraan listrik memiliki sejumlah keunggulan, terutama dari sisi efisiensi. Perjalanan pulang-pergi Sangatta–Balikpapan, misalnya, diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp125.000.
“Pemerintah daerah pun mendorong dinas-dinas untuk mulai mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari langkah menuju efisiensi energi di masa depan,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kutim Jimmi menambahkan, pengendalian inflasi juga perlu melihat faktor produksi dari hulu. Ia menyoroti harga cabai yang sempat melonjak hingga Rp180.000 per kilogram menjelang Hari Raya Idulfitri.
Menurutnya, masyarakat dapat didorong memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai sebagai langkah antisipasi menghadapi kebutuhan saat momentum hari besar. Mengingat masa tanam cabai membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga bulan, persiapan perlu dilakukan lebih awal.
“Pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan guna menanam cabai sebagai langkah antisipasi menjelang Hari Raya Iduladha,” ujar Jimmi.
Ia juga menyoroti persoalan harga telur yang tidak hanya dipengaruhi permintaan pasar, tetapi juga biaya pakan ternak. Ketergantungan terhadap pasokan pakan dari luar daerah menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian.
Karena itu, upaya membangun kemandirian pangan, termasuk mendorong produksi pakan secara mandiri, dinilai penting untuk menjaga kestabilan harga dalam jangka panjang.
Melalui pengendalian inflasi, perbaikan akurasi data, hingga penguatan sektor pangan lokal, Pemkab Kutim berupaya memastikan dinamika harga tetap terkendali. Sebab, kestabilan ekonomi daerah tidak hanya terlihat dari angka inflasi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang wajar. (ADV/ProkopimKutim/BK)
