SANGATTA—Upaya pemberantasan korupsi di Kutai Timur tidak bisa lagi hanya mengandalkan penindakan setelah kejadian. Menurut Sekretaris Komisi A DPRD Kutai Timur, Yusuf T Silambi, fondasi utama yang perlu diperkuat adalah sistem hukum itu sendiri. Ia menegaskan bahwa hukum yang kuat dan konsisten akan menciptakan efek jera bahkan sebelum tindakan korupsi terjadi.
“Memang kita secara logika bahwa hukum kita di Indonesia ini kan belum sekokoh dengan pihak luar. Kalau saja sekokoh dengan luar, saya yakin orang juga takut,” ujar Yusuf dalam sebuah kesempatan wawancara.
Pernyataan tersebut bukan sekadar kritik, melainkan dorongan untuk membangun sistem hukum yang benar-benar berjalan di lapangan, bukan hanya tertulis di atas kertas. Menurutnya, kepastian hukum dan kekuatan eksekusinya menjadi kunci utama dalam menumbuhkan rasa hormat masyarakat terhadap aturan.
Yusuf menilai bahwa selama ini sistem hukum di Indonesia, termasuk di Kutai Timur, belum mencapai tingkat kekokohan yang ideal untuk menciptakan efek pencegahan yang optimal. Ketakutan calon pelaku korupsi, menurutnya, sangat bergantung pada seberapa kuat dan konsisten hukum ditegakkan.
“Hal ini menjadi poin kritis dalam upaya pencegahan,” tegasnya.
Meski tidak menyebut negara mana yang menjadi contoh ideal, pesannya jelas: Indonesia perlu mengejar standar penegakan hukum yang mampu menimbulkan rasa takut secara psikologis, bukan hanya sanksi administratif atau pidana yang datang terlambat.
Bagi Yusuf, penguatan sistem hukum harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, hingga proses peradilan yang berintegritas dan bebas dari intervensi. Tanpa itu, upaya pemberantasan korupsi akan terus berjalan di tempat.
“Upaya pemberantasan korupsi di Kutai Timur, dan Indonesia pada umumnya, tidak bisa dilepaskan dari upaya sistematis untuk memperkokoh seluruh elemen penegakan hukum,” katanya.
Dengan pendekatan ini, harapannya bukan hanya menangkap pelaku, tetapi memupus niat dan keberanian untuk melakukan tindakan korupsi sejak awal. Dan itu hanya mungkin terjadi jika hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih, dan tanpa kompromi. (ADV)
