SANGATTA—Di tengah berbagai upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, Kabupaten Kutai Timur mulai mengalihkan fokus ke pendekatan jangka panjang yang lebih mendasar. Bukan hanya mengejar penindakan, melainkan membangun fondasi sistem yang kuat lewat kehadiran generasi muda yang ahli di bidangnya masing-masing.
Yusuf T Silambi, anggota legislatif Kutai Timur, menyampaikan bahwa masa depan daerah ini bergantung pada kesiapan pemuda menjadi tenaga ahli di berbagai disiplin ilmu. “Mudah-mudahan para pemuda-pemuda ke depan tumbuh pakar hukum, pakar ekonom, pakar sosiologi untuk melihat bahwa bagaimana kita contoh di negara-negara lain,” katanya.
Pandangan ini muncul dari kesadaran bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi akar masalah yang menyentuh tata kelola keuangan, struktur sosial, hingga budaya lokal. Dengan demikian, solusi yang efektif harus menyentuh akar, bukan hanya gejala permukaan.
Ahli Hukum, Ekonom, dan Sosiolog jadi Tiga Pilar Perubahan
Kehadiran pakar hukum dinilai penting untuk memperkuat sistem peradilan dan penegakan hukum di tingkat daerah, sehingga efek jera benar-benar terasa. Di sisi lain, pakar ekonomi diharapkan mampu merancang sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, pakar sosiologi dibutuhkan untuk memahami dinamika sosial yang kerap menjadi lahan subur praktik korupsi.
Yusuf menekankan bahwa pendekatan multidisiplin ini bukan sekadar wacana. Ia melihat peluang nyata bagi Kutai Timur untuk belajar dari negara-negara yang telah berhasil memberantas korupsi. “Untuk melihat bagaimana kita contoh di negara-negara lain,” ujarnya, menegaskan bahwa solusi lokal bisa diperkaya dengan perspektif global selama diadaptasi dengan konteks sosial dan budaya setempat.
Investasi pada Kompetensi, Bukan Janji Instan
Upaya ini memang tidak instan. Namun, dengan menanam benih kompetensi sejak dini, Kutai Timur berpeluang melahirkan generasi yang tidak hanya mampu menghindari korupsi, tetapi juga membangun mekanisme pencegahannya secara sistematis dan berkelanjutan.
Alih-alih menunggu sosok pahlawan, daerah ini mulai membangun sistem yang memungkinkan setiap anak muda berkontribusi sesuai keahliannya. Dalam jangka panjang, inilah yang diharapkan menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan. (ADV)
