SANGATTA – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur menilai persoalan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum menunjukkan perubahan yang berarti. Kritik tersebut disampaikan menyusul masih lambatnya realisasi program pemerintah dan minimnya komunikasi antara eksekutif dengan DPRD.
Anggota Fraksi GAP, Faisal Rahman, mengatakan kritik yang disampaikan fraksinya bukan muncul karena dinamika rapat belakangan ini, melainkan telah dituangkan secara resmi dalam pandangan umum fraksi saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Faisal, salah satu catatan utama Fraksi GAP adalah lambatnya pelaksanaan program pembangunan yang dinilai berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami sudah menyampaikan dalam pandangan umum fraksi bahwa pelaksanaan program pemerintah berjalan terlalu lambat. Akibatnya, belanja daerah baru bergerak di penghujung tahun, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak maksimal,” ujarnya.
Ia mengingatkan, berdasarkan data yang dipaparkan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi Kutai Timur pada 2025 mengalami penurunan signifikan. Kondisi tersebut, menurutnya, semestinya menjadi bahan evaluasi agar pola pengelolaan anggaran pada 2026 dapat diperbaiki.
“Yang kami pertanyakan, kenapa pola yang sama masih terjadi. Seharusnya pengalaman tahun lalu menjadi pelajaran agar pelaksanaan program bisa dipercepat sejak awal tahun,” katanya.
Selain realisasi program yang dinilai lamban, Fraksi GAP juga menyoroti lemahnya komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD. Faisal menilai koordinasi yang kurang efektif membuat pembahasan anggaran kerap berlangsung dalam waktu yang sempit.
Ia mengungkapkan, DPRD sebenarnya telah meminta percepatan pembahasan pergeseran APBD sejak Maret hingga April. Namun hingga memasuki Juli, berbagai persoalan, termasuk penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga, belum juga menemukan kepastian.
“Kami ingin pembahasan dipercepat karena ada kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang harus segera diselesaikan. Sampai sekarang mereka belum mendapatkan kepastian pembayaran, padahal pekerjaan sudah selesai sejak tahun lalu,” ungkapnya.
Menurut Faisal, keterlambatan pembayaran tersebut tidak hanya berdampak kepada perusahaan pelaksana proyek, tetapi juga memengaruhi tenaga kerja, pelaku usaha, hingga tingkat kepercayaan dunia usaha terhadap pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa APBD memiliki peran penting sebagai penggerak roda ekonomi, terutama ketika sektor-sektor utama seperti pertambangan dan perkebunan sedang menghadapi tekanan.
“Belanja pemerintah harus segera berputar di masyarakat. Ketika uang pemerintah cepat beredar, aktivitas ekonomi ikut bergerak. Sebaliknya, jika realisasinya terlambat, maka daya dorong APBD terhadap perekonomian menjadi berkurang,” jelasnya.
Kekecewaan Fraksi GAP semakin bertambah setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali tidak menghadiri rapat pembahasan bersama DPRD. Faisal menilai kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
Apabila situasi tersebut terus berlanjut, DPRD disebut akan mempertimbangkan penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan langsung kepada kepala daerah mengenai kebijakan pengelolaan APBD.
“Kami ingin mengetahui secara terbuka apa yang menjadi kendala sehingga pelaksanaan APBD berjalan lambat. Kalau memang ada persoalan di internal pemerintahan, tentu harus segera diselesaikan agar program pembangunan tidak terus tertunda,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan pembenahan dalam pengelolaan anggaran sehingga APBD benar-benar dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.
