Kutai Timur — Upaya penguatan program lingkungan di Kutai Timur menghadapi tantangan serius akibat menurunnya alokasi anggaran bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Plt Kepala DLH Kutim, Andi Pasalinge, menyebut pihaknya tengah menyiapkan Renja Pembanding sebagai dasar pengajuan kembali kebutuhan anggaran program kerja tahun depan.
“Nanti minggu depan kami akan ada rapat lanjutan dengan Komisi C lagi,” katanya usai hearing bersama Komisi C DPRD Kutim.
Dokumen Renja Pembanding tersebut diminta langsung oleh anggota Komisi C sebagai bahan evaluasi agar kebutuhan DLH dapat digambarkan lebih jelas. “Makanya anggota DPR suruh bikin renja pembanding supaya bisa agak ditingkatkan, kurang kali ada bantuan. Kami akan susun sesuai apa yang kita butuhkan,” ujar Andi.
DLH menjadi salah satu OPD yang terdampak pemangkasan anggaran signifikan pada tahun ini. Dari total anggaran Rp2 miliar, empat bidang kerja harus berbagi alokasi terbatas: pengelolaan lingkungan, pembinaan, persampahan, dan pengawasan. “Per bidang itu bisa dapat sekitar 500 juta, dibagi empat bidang. Untuk pengelolaan, pembinaan, dan persampahan itu jelas kurang,” ungkapnya.
Keterbatasan anggaran ini dikhawatirkan berdampak langsung terhadap efektivitas program pengelolaan sampah, edukasi lingkungan, hingga pembinaan masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan lapangan terus meningkat seiring bertambahnya volume sampah dan perluasan wilayah terlayani.
Meski demikian, Andi menyampaikan bahwa Komisi C menunjukkan respons positif dan memahami kesulitan DLH. “Tanggapan dari Komisi C bagus, mereka juga paham dengan kondisi kita di lapangan,” imbuhnya.
Rapat lanjutan pekan depan diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih baik untuk menjamin keberlangsungan program lingkungan Kutai Timur, termasuk peluang peningkatan anggaran pada APBD 2026. (ADV)
