SANGATTA –Penyerapan anggaran dari pemerintah saat ini semakin mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Alokasi anggaran yang tepat menjadi kunci dalam proses pembangunan dan menciptakan kemajuan ekonomi yang nyata di daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Komisi C, Aldryansyah, menyoroti tantangan utama dalam dinamika pembangunan daerah, yaitu komitmen terhadap janji kepemimpinan sebelumnya dan fokus pada prioritas pembangunan saat ini. Prioritas pembangunan periode ini diakomodasi melalui mekanisme Musrenbang dan reses.
Aldryansyah menegaskan bahwa permintaan masyarakat merupakan prioritas yang harus diakomodir oleh pemerintah. Namun, realisasi janji tersebut tak selalu mudah dijalankan. Sebab, saat ini memang terjadi efisiensi anggaran di semua tingkat.
Efisiensi dan penyesuaian program pemerintah daerah
Efisiensi anggaran menjadi tantangan utama mengingat anggaran daerah terpangkas cukup besar. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif (DPRD) untuk melakukan penyesuaian yang jelas.
“Efisiensi ini kan menjadi kendala besar mengingat anggaran kita yang terpangkas cukup besar,” ujar Aldryansyah. Ia menambahkan bahwa perlunya penyesuaian untuk menentukan prioritas. Kejelian dalam menentukan skala prioritas ini yang membuat perekonomian tetap bergerak maju, meskipun daya ungkitnya sedikit berkurang.
“Sehingga perlunya dilakukan penyesuaian yang jelas tentang mana-mana saja yang prioritas, mana-mana saja yang bukan prioritas walaupun menyakitkan harus kita tunda untuk tahun selanjutnya.”
Pengawasan ketat untuk hindari SILPA besar
Fokus utama DPRD adalah memastikan optimalisasi penyerapan anggaran. Pengawasan ketat dilakukan untuk menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang besar, yang dikhawatirkan terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Ini menjadi fokus utama yang ditekankan oleh legislatif kepada eksekutif selaku eksekutor dalam program-program yang dijalankan untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan ini, dimasukkan dalam KUA dan PPAS itu bisa terserap secara penuh,” papar Aldryansyah. Ia menambahkan, “Kami menghindari silpa-silpa yang akhirnya tidak terrealisasi. Itu yang ditakutkan.”
Untuk memitigasi risiko tersebut, DPRD menerapkan pengawasan ganda, baik secara administratif maupun langsung di lapangan, serta aktif menyerap keluhan masyarakat. Aldryansyah mengajak partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan. Setiap temuan atau keluhan dari masyarakat akan ditindaklanjuti oleh eksekutif.
“Dan kami akan memberikan penjelasan agar tidak terjadi permasalahan lagi di kemudian hari,” pungkasnya. Upaya memperketat pengawasan ini merupakan langkah yang terus dilakukan secara maksimal untuk memastikan pembangunan Kutai Timur berjalan efektif dan tepat sasaran. (ADV)
