Kutai Timur — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur menghadapi tantangan besar dalam menjalankan pelayanan publik bidang lingkungan akibat minimnya anggaran. Hal ini disampaikan Plt Kepala DLH Kutim, Andi Pasalinge, usai mengikuti hearing bersama Komisi C DPRD Kutim.
“Bagus saja sih, hanya kita kan anggaran untuk 2026 itu menurun jauh drastis daripada anggaran di 2025 kemarin,” ujarnya.
Andi mengungkapkan bahwa anggaran operasional DLH tahun ini hanya sekitar Rp2 miliar. Jumlah itu harus dibagi ke empat bidang: pengelolaan lingkungan, pembinaan, persampahan, dan pengawasan. Dengan pembagian tersebut, setiap bidang hanya memiliki sekitar Rp500 juta untuk menjalankan seluruh program kerja selama setahun.
“Jadi per bidang itu bisa dapat sekitar 500 juta, dibagi empat bidang. Untuk pengelolaan, pembinaan, dan persampahan itu jelas kurang,” tuturnya.
Bidang persampahan disebut sebagai salah satu sektor yang paling terdampak, mengingat kebutuhan operasional yang tinggi, mulai dari penanganan sampah harian, edukasi masyarakat, hingga peningkatan sarana dan prasarana. Andi menilai bahwa tanpa penyesuaian anggaran, DLH sulit melakukan akselerasi program kebersihan dan pembinaan lingkungan sebagaimana diharapkan masyarakat.
Kendati demikian, Andi menyampaikan apresiasi terhadap respons positif Komisi C DPRD Kutim. Menurutnya, Komisi C memahami kondisi dan kendala DLH di lapangan, serta membuka ruang untuk evaluasi anggaran ke depan. “Tanggapan dari Komisi C bagus, mereka juga paham dengan kondisi kita di lapangan,” tambahnya.
Hearing tersebut juga membahas rencana kegiatan tahun 2026 dan strategi peningkatan kesadaran publik dalam menjaga lingkungan, termasuk upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. (ADV)
