Kutai Timur – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Kutai Timur menegaskan bahwa validasi data tenaga kerja rentan menjadi prioritas utama tahun ini. Kepala Disnaker Kutim, Roma Malau, menyampaikan bahwa pihaknya terus menyempurnakan pendataan agar program perlindungan sosial bagi pekerja informal dapat berjalan tepat sasaran.
“Jadi itu Alhamdulillah, untuk per hari ini data 93.200 sekian kurang lebih lah yang sudah tervalidasi. Data dari kita juga sudah dilakukan validasi, dan terakhir validasinya dari Disdukcapil, karena kita juga bekerjasama,” jelas Roma usai menghadiri rapat bersama Komisi D DPRD Kutim.
Tenaga kerja rentan yang terdata meliputi profesi tanpa hubungan kerja formal, seperti pengemudi ojek online, petani, buruh nonperusahaan, hingga nelayan mandiri. “Salah satunya dalam pekerjaan rentan itu ojol, kemudian petani atau buruh yang tidak menerima upah dari perusahaan, dan nelayan yang bekerja secara mandiri. Itu yang berhak menerima kategori pekerjaan rentan,” terangnya.
Untuk memastikan ketepatan informasi, Disnaker tidak hanya mengandalkan pendataan internal, tetapi juga melibatkan perangkat desa dan RT. “Ada beberapa data yang bisa disampaikan oleh RT atau desa, itu bisa disampaikan langsung ke kami, tetapi harus disertai surat keterangan,” ujarnya.
Roma menekankan pentingnya validasi berlapis sebagai dasar pemberian jaminan sosial di bawah program perlindungan tenaga kerja rentan yang merupakan turunan kebijakan Bupati Kutai Timur. Menurutnya, data yang akurat akan memudahkan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas serta memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar memenuhi kriteria.
Ke depan, Disnaker Kutim akan memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Disdukcapil dan pemerintah desa, agar pembaruan data dapat dilakukan secara rutin. Roma berharap langkah ini mampu memastikan bahwa pekerja informal di Kutai Timur memperoleh hak perlindungan secara menyeluruh dan berkelanjutan. (ADV)
