SANGATTA — Pembangunan daerah tidak lahir dari satu meja kerja saja. Di balik setiap program yang dirancang pemerintah, ada banyak suara masyarakat, kebutuhan wilayah, serta persoalan yang harus dijawab melalui perencanaan yang matang.
Hal tersebut tergambar dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Tahun 2027 yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim beberapa waktu lalu. Dalam forum tersebut, sebanyak 1.895 usulan pembangunan dihimpun sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun mendatang.
Berbagai usulan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menentukan program yang benar-benar memiliki dampak bagi masyarakat. Tidak semua kebutuhan dapat berjalan bersamaan, sehingga diperlukan penentuan prioritas berdasarkan kondisi dan tantangan pembangunan daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim Januar Bayu Irawan mengatakan, terdapat enam isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam penyusunan arah pembangunan 2027.
“Isu-isu ini menjadi dasar kita dalam menentukan prioritas, agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” ujarnya.
Isu pertama yang menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM). Pemerintah daerah menilai pembangunan manusia menjadi fondasi penting agar masyarakat Kutim memiliki kemampuan bersaing, terutama menghadapi perubahan kebutuhan dunia kerja.
Selain kualitas SDM, persoalan kemiskinan juga menjadi perhatian besar. Menurut Bayu, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui program bantuan jangka pendek, tetapi harus diarahkan pada upaya yang mampu meningkatkan kemandirian masyarakat.
“Persoalan kemiskinan membutuhkan penanganan yang terarah dan berkelanjutan agar program yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga memasukkan optimalisasi sumber daya alam non-tambang sebagai salah satu agenda penting. Selama ini, sektor pertambangan masih menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. Namun, Kutim terus berupaya membuka ruang bagi sektor lain agar struktur ekonomi lebih beragam dan memiliki ketahanan jangka panjang.
Selain sektor ekonomi, tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik turut menjadi bagian dari isu strategis. Pemerintah daerah mendorong birokrasi yang lebih efektif, responsif, dan mampu memberikan pelayanan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi salah satu kebutuhan yang banyak muncul dalam berbagai usulan masyarakat. Infrastruktur jalan, akses air bersih, hingga konektivitas antarwilayah menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Isu terakhir yang tidak kalah penting adalah pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah daerah menilai pembangunan harus berjalan seimbang dengan upaya menjaga keberlanjutan alam. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengabaikan dampak lingkungan yang dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Bayu menegaskan, keenam isu tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Setiap program pembangunan harus saling berkaitan agar manfaatnya lebih terasa.
“Perencanaan tidak bisa parsial. Semua harus saling mendukung agar hasilnya benar-benar berdampak bagi masyarakat,” jelasnya.
Melalui Musrenbang ini, pemerintah daerah membuka ruang dialog bersama berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, pemangku kepentingan, hingga masyarakat. Forum tersebut menjadi tempat untuk menyaring berbagai aspirasi sekaligus memastikan program yang disusun memiliki dasar kebutuhan yang jelas.
Dengan 1.895 usulan yang masuk, tantangan berikutnya adalah bagaimana menentukan prioritas pembangunan secara tepat. Sebab, perencanaan yang baik bukan hanya tentang banyaknya program yang dibuat, tetapi sejauh mana program tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat.
Musrenbang 2027 menjadi bagian dari perjalanan Kutim menyusun arah pembangunan yang lebih terukur. Dari berbagai usulan yang terkumpul, pemerintah daerah berupaya menyusun langkah yang mampu memperkuat kualitas manusia, ekonomi, pelayanan publik, hingga keberlanjutan lingkungan untuk masa depan daerah. (ADV/ProkopimKutim/BK)
