Ada satu spesies langka di dunia politik kita, namanya buzzer cerdas ala kadarnya kata yang lebih sopan daripada buzzer dungu. Ciri khasnya gampang dikenali, begitu ada kritik kepada pimpinan kesayangannya, langsung keluar mantra sakti, “Kalau mau kritik, masuk partai dulu!” atau “Yang kalah pemilu, diam saja, puasa dulu!”
Logika mereka sederhana sekali sederhana sampai bikin mikir, ini logika atau sisa air rebusan mie instan? Bagi mereka, demokrasi itu seperti warung makan eksklusif cuma yang punya kartu anggota partai boleh pesan menu kritik. Rakyat biasa? Duduk manis, minum air putih, kalau bisa sekalian puasa.
Lucunya, para manusia semacam ini lupa bahwa kepala daerah dipilih pakai uang rakyat, gaji dan fasilitasnya dibayar dari pajak rakyat. Tapi giliran rakyat ngomong, mereka tersinggung seperti anak bungsu yang dilarang main HP.
Lebih lucu lagi, mereka pikir kalah pemilu itu berarti kehilangan hak berpendapat. Seolah demokrasi seperti main gaplek yang kalah harus jongkok dan boleh duduk hanya jika sudah menang.
Manusia seperti ini memang istimewa. Mereka bukan cuma mengawal nama baik junjungannya, tapi juga mengawal kepikunan logika publik. Yang lebih miris, sering kali mereka dibayar untuk itu atau setidaknya, dibayar pakai ilusi kedekatan dengan kekuasaan, bisa selfie allhamdulillah.
Mereka menempatkan hak berpendapat seolah-olah exclusive membership yang hanya bisa diakses kalau punya KTA partai. Padahal, dalam teori demokrasi klasik ala Abraham Lincoln, pemerintahan itu “of the people, by the people, for the people” rakyat yang menjadi sumber kedaulatan, bukan partai.
Jika kita meminjam perspektif Jürgen Habermas, demokrasi sehat membutuhkan ruang publik (public sphere) di mana warga negara bebas mengemukakan pendapat untuk mempengaruhi proses politik. Ruang publik ini bukan milik partai, bukan milik pejabat, apalagi milik buzzer. Tapi di tangan para “pengawal” kepala daerah yang terlalu semangat, ruang publik dipersempit menjadi ruang tamu eksklusif, tamu tanpa undangan (baca: tanpa KTA partai) dianggap mengganggu, dan harus diusir dengan sopan tapi nyolot.
Lagi lagi mereka ini bekerja seperti satpam demokrasi versi murahan menentukan siapa yang boleh bicara dan siapa yang harus diam, seolah-olah kebebasan berekspresi itu hak istimewa, bukan hak asasi. Padahal, Pasal 28E UUD 1945 jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat. Tidak ada klausul yang berbunyi, “Hak ini hanya berlaku bagi yang menang pemilu.” (sampai disini kita sudah ketakar kan bagaimana isi kepalanya)
Dalam pandangan Alexis de Tocqueville, demokrasi itu rentan terhadap “tirani mayoritas” jika suara minoritas dibungkam. Nah, di sini para buzzer memainkan peran kecil mereka menstigma setiap kritik dari pihak yang “kalah” sebagai sour grapes sekadar rasa pahit karena tak dapat kekuasaan. Padahal, justru pihak yang kalah sering kali menjadi pengawas alami untuk mencegah kekuasaan berbelok arah.
Atau gini deh, kalau terlalu sulit mengerti teori politik di atas, coba tonton video Panji Pragiwaksono dalam tajuk “Sesat Pikir – Yang Berani Ngomong Harus Masuk Ke Dalam” yang tayang di chanel youtubenya satu tahun lalu.
Ironisnya, dengan logika buzzer di wilayah ini, orang yang kalah pemilu harus puasa bicara selama lima tahun. Bayangkan jika itu benar-benar diterapkan, negara atau daerah ini akan jadi konser tunggal para pejabat, diiringi paduan suara “Mantap, Pak!” dan “Lanjutkan, Bu!”. Tidak ada nada sumbang, tidak ada koreksi, dan tentu saja tidak ada kemajuan.
Politik tanpa kritik adalah seperti sup tanpa garam jadinya hambar, menyehatkan katanya, tapi sebenarnya bikin bosan dan kehilangan fungsi. John Stuart Mill dalam On Liberty mengingatkan bahwa melarang pendapat yang berbeda adalah merampas hak manusia, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Tapi para buzzer tampaknya lebih percaya teori asal bapak senang ketimbang teori kebebasan.
Mereka lupa, kritik itu ibarat cermin. Tanpa cermin, pemimpin hanya bisa menebak wajahnya sendiri dan sering kali membayangkannya lebih rupawan dari kenyataan.
Jika kebiasaan buzzer ini dibiarkan, kita tidak hanya kehilangan ruang dialog yang sehat, tapi juga membuka jalan bagi lahirnya authoritarian populism pemimpin yang dielu-elukan tanpa henti, tapi kebijakannya semakin jauh dari kepentingan rakyat. Demokrasi pun akan tereduksi menjadi formalitas lima tahunan datang ke TPS, memilih, lalu diam sampai periode berakhir.
Mungkin inilah saatnya mengingatkan para buzzer politik demokrasi itu bukan warisan pejabat, tapi hak rakyat. Dan rakyat tidak perlu izin partai untuk bicara. Kekuasaan yang sehat justru lahir dari kritik yang sehat. Kalau Anda benar-benar mau membela junjungan Anda, bantu mereka menghadapi kritik, bukan melarangnya, atau minimal belajarlah.
Karena pada akhirnya, suara rakyat bukanlah applause di panggung politik. Ia adalah kompas. Dan mematahkan kompas demi melindungi nakhoda hanya akan membuat kapal kita karam entah di tengah badai, atau di genangan air logika yang dangkal.
Opini oleh: Erwin Febrian Syuhada
