SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengantisipasi turbulensi anggaran. Langkah ini dipimpin langsung oleh Bupati Kutai Timur, Ardiansyah, guna memastikan stabilitas pembiayaan daerah pada tahun 2026.
Dalam keterangannya, Ardiansyah mengungkapkan bahwa ia telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan komunikasi berkelanjutan dengan Kementerian Keuangan. Instruksi ini bertujuan untuk memantau perkembangan kebijakan fiskal terkini dan mencari solusi atas tantangan anggaran yang dihadapi.
“Sudah, kita terus berkoordinasi. Saya perintahkan Bapak Negara untuk koordinasi sekda bagian keuangan, BPKAD untuk koordinasi terus dengan Kementerian Keuangan.”
Bupati juga menyoroti pendekatan Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani, yang dinilainya sangat visioner. Ardiansyah optimis dengan kemampuan menteri dalam menganalisis dinamika ekonomi global yang dapat mempengaruhi anggaran daerah.
“Dan kalau dilihat dari komentar Menteri Keuangan yang baru ini luar biasa beliau untuk melihat dan menelah apa yang terjadi ke dunia.”
Lebih lanjut, Ardiansyah berharap terjadi penguatan sistem pendanaan daerah. Selama ini, daerah masih sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi ketergantungan tersebut dan meminimalisir potensi pengurangan alokasi dana.
“Tapi kira-kira untuk penguatan, kan selama ini kita di DBH aja nih Pak, kira-kira untuk penguatan kita lepas dari pengurang itu.”
Harapan utama Bupati adalah agar tidak terjadi guncangan signifikan dalam pembiayaan, terutama untuk pos-pos vital seperti kepenggawaian atau gaji pegawai. Ia menekankan bahwa setiap pos anggaran, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), memiliki mekanisme dan sumber pembiayaannya masing-masing, sehingga diperlukan strategi khusus untuk mengelolanya.
“Mudah-mudahan yang terkait dengan ini, dengan pembiayaan… Kepenggawaian ini, ini tidak terjadi turbulensi yang mendasar, yang signifikan. Karena kan masing-masing sesuai dengan pembiayaannya. Ini, itu, ini, ini, dan sebagainya. Ada DAW, ada DAK, dan sebagainya. Banyak mensiasatinya.”
Meski tidak merinci lebih detail, Bupati mengonfirmasi bahwa alokasi anggaran fungsional untuk sektor pendidikan, teknis, dan kesehatan akan tetap menjadi prioritas dalam penyusunan APBD tahun depan. (ADV)
