SANGATTA – Masyarakat Kutai Timur (Kutim) segera dapat menikmati produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) lokal. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Tuah Benua (TTB) Kutim baru saja meluncurkan SangattAqua yang secara simbolis dilakukan Bupati Kutim yang juga selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumdam TTB Kutim Ardiansyah Sulaiman didampingi Direktur Utama Perumdam TTB Kutim Suparjan, Ketua DPRD Kutim Jimmi dan jajaran Forkopimda yang hadir di Pabrik AMDK IPA Kabo Sangatta Utara, Jumat (4/7/2025).
Dijelaskan Direktur Utama Perumdam TTB Kutim Suparjan, Sangattaqua dilihat dari sisi kapasitas produksi, Perumdam TTB Kutim mengandalkan mesin yang cukup mumpuni.
“Mesin tersebut mampu memproduksi 80 dus per jam untuk kemasan botol 330 ml. Jika dioperasikan penuh selama 8 jam sehari, produksi harian dapat mencapai 640 dus atau sekitar 211.000 mililiter,” tegasnya.
Selanjutnya, saat ini, kapasitas produksi kami mencapai 80 dus per jam untuk kemasan botol 330 ml,” jelas Suparjan.
“Kami akan menyesuaikan durasi operasional, sementara ini direncanakan 8 jam sehari,” bebernya.
Diharapakan Suparjan, peluncuran SangattAqua diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kutim sekaligus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah sekaligus meramaikan pasar AMDK.
“Kehadiran AMDK lokal ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Langkah ini menandai upaya Perumdam TTB Kutim bersama Pemkab Kutim mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Senada Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, mengakui kontribusi SangattAqua terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan langsung signifikan dalam waktu dekat.
“PAD dihitung per tahun atau per dua tahun. Sekarang belum ada penjualan, nantinya jika sudah ada penjualan baru akan ada keuntungan,” ujar Ardiansyah.
Namun, ia tetap mengapresiasi inisiatif BUMD ini sebagai langkah strategis yang memiliki tujuan ganda.
“BUMD Kutim ini luar biasa, selain memenuhi kebutuhan air minum warga, juga bisa menjadi sumber pendapatan daerah,” tutupnya. (*)
