SANGATTA—Agenda penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur untuk tahun anggaran berikutnya, saat ini telah memasuki tahap pembahasan yang sangat krusial. Tahap ini menjadi fondasi penting bagi masa depan pembangunan daerah, terutama menyusul besarnya pagu sementara APBD.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama pemerintah daerah berkomitmen memastikan setiap rupiah anggaran dialokasikan secara optimal dan bertanggung jawab demi kesejahteraan publik.
Memastikan dampak nyata di tengah besarnya anggaran
Komisi B DPRD Kutai Timur, sebagai pihak yang membidangi perekonomian dan keuangan daerah, saat ini sedang aktif melaksanakan serangkaian rapat kerja mendetail dengan dinas-dinas terkait. Rapat-rapat ini merupakan tahap krusial sebelum usulan final diajukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat untuk diputuskan. Inti dari proses ini adalah penyaringan program berdasarkan skala prioritasnya.
Muhammad Ali, Ketua Komisi B DPRD Kutai Timur, menegaskan fokus utama dari tahapan pembahasan ini adalah evaluasi yang ketat dan dialogis.
“Nah, jadi nanti kita mau tanya renjanya skala prioritasnya yang mana baru nanti kita sama-sama kita bahas, kita kupas, dan kita ajukan ke Banggar,” pungkas Muhammad Ali.
Proses tanya jawab dan pengupasan ini menjadi inti dari fungsi kontrol DPRD. Komisi B tidak serta merta menerima seluruh usulan, melainkan akan melakukan pendalaman dan verifikasi mendalam. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program yang diusulkan benar-benar strategis, mendesak, dan memiliki dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.
Fondasi transparansi dan prioritas pembangunan
Pendekatan sistematis dan selektif dalam pembahasan ini menunjukkan adanya komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Setiap program akan ditimbang berdasarkan kriteria yang ketat. Kriteria tersebut mencakup dampak langsungnya, urgensinya, serta kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelum mendapat rekomendasi untuk dibawa ke tingkat pembahasan berikutnya.
Pembahasan di Komisi B ini bertindak sebagai fondasi dan benteng pertama bagi penyusunan APBD yang tepat sasaran dan efektif. Fokus pada program prioritas diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang menjadi harapan seluruh warga Kutai Timur. (ADV)
