SANGATTA — Bagi masyarakat di wilayah pedalaman Kutai Timur (Kutim), keberadaan transportasi udara bukan sekadar pilihan perjalanan, tetapi menjadi salah satu jalur penting untuk membuka akses terhadap berbagai kebutuhan dasar.
Dari mobilitas masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga distribusi logistik, konektivitas udara memiliki peran strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan. Karena itu, upaya rehabilitasi Bandara Uyang Lahai terus didorong melalui kerja bersama antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan Pemerintah Kabupaten Kutim bersama sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Telen, Kombeng, dan Muara Wahau di Ruang Arau, Sekretariat Kabupaten, beberapa waktu lalu.
Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut arahan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman untuk mencari skema pembiayaan alternatif dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kutim Masrianto Suriansyah mengatakan, hasil pertemuan menghasilkan kesepakatan awal mengenai pola kontribusi dunia usaha melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR).
Menurutnya, fokus utama tahap awal adalah peningkatan dan optimalisasi landasan pacu (runway) Bandara Uyang Lahai.
“Alhamdulillah, hasil rapat hari ini menghasilkan pembagian secara proporsional terhadap pembiayaan rehabilitasi Bandara Uyang Lahai. Yang menjadi prioritas adalah peningkatan dan optimalisasi runway,” ujar Masrianto.
Rencana pekerjaan mencakup peningkatan landasan pacu sepanjang 800 meter dengan lebar 30 meter. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan aspek keselamatan sekaligus mendukung pelayanan penerbangan yang lebih baik bagi masyarakat pedalaman Kutim.
Berdasarkan perhitungan sementara, kebutuhan anggaran untuk pekerjaan tersebut mencapai sekitar Rp44,8 miliar. Namun, nilai tersebut masih akan melalui proses verifikasi teknis oleh tim ahli dari pemerintah dan perusahaan yang terlibat.
“Hitungan sementara sekitar Rp44,8 miliar. Namun nanti masih akan ditinjau kembali oleh tim engineering dari masing-masing perusahaan,” jelasnya.
Dalam skema yang disiapkan, pembagian kontribusi perusahaan akan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan skala usaha dan keberadaan perusahaan di wilayah sekitar bandara.
Untuk memastikan pembagian tersebut berjalan sesuai kebutuhan, Dinas Perhubungan akan berkoordinasi dengan Bappeda dan Dinas Perkebunan Kutim dalam melakukan pendataan perusahaan yang akan terlibat.
Masrianto menyebut, respons dunia usaha terhadap rencana tersebut cukup positif. Sejumlah perusahaan menyatakan kesiapan untuk berkontribusi, tentunya melalui mekanisme internal dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Alhamdulillah, teman-teman perusahaan sangat antusias untuk membantu mewujudkan Bandara Uyang Lahai yang lebih layak. Semua tentu tetap melalui mekanisme dan aturan yang berlaku di masing-masing perusahaan maupun pemerintah,” katanya.
Salah satu perusahaan yang menyatakan dukungan adalah PT Dharma Satya Nusantara (DSN) Group. Perwakilan perusahaan, Yusron, mengatakan keberadaan Bandara Uyang Lahai memiliki manfaat luas, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat dan dunia usaha yang beraktivitas di kawasan tersebut.
“Kami menyambut baik rencana ini. Bandara bukan hanya kebutuhan pemerintah, tetapi juga kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Pada prinsipnya DSN siap berkontribusi sesuai mekanisme TJSL perusahaan dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan fasilitas bandara akan memberikan dampak terhadap kemudahan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung perkembangan aktivitas ekonomi di wilayah pedalaman.
Dukungan juga datang dari masyarakat. Kepala Desa Miau Baru, Luis Langet, menilai rencana rehabilitasi Bandara Uyang Lahai menjadi harapan baru bagi warga yang selama ini membutuhkan akses transportasi yang lebih baik.
Menurutnya, bandara yang lebih representatif akan membantu mempercepat pelayanan kesehatan, pendidikan, serta membuka peluang usaha dan pengembangan potensi ekonomi wilayah.
“Kami tentu sangat bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan perusahaan yang mau bersama-sama memikirkan pembangunan bandara ini. Harapan kami, rencana ini bisa segera terwujud sehingga masyarakat Miau Baru dan wilayah sekitar semakin mudah mendapatkan akses transportasi,” katanya.
Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik landasan pacu diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga bulan dengan metode pelaksanaan normal.
Lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur, Bandara Uyang Lahai menjadi bagian dari upaya membuka keterhubungan wilayah pedalaman dengan pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi.
Kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan konektivitas tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak. Dengan semangat gotong royong, Bandara Uyang Lahai diharapkan menjadi penghubung baru yang memperkuat akses, mempercepat pelayanan, dan membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Kutai Timur. (ADV/ProkopimKutim/BK)
