TELUK PANDAN — Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan bahan makanan di meja makan, tetapi juga menyangkut kemampuan sebuah daerah menjaga pasokan, mengendalikan gejolak harga, dan memastikan petani memiliki ruang hidup yang berkelanjutan.
Bagi Kabupaten Kutai Timur (Kutim), upaya menuju kemandirian pangan terus dilakukan melalui pengembangan kawasan pertanian, salah satunya lewat program cetak sawah rakyat. Program tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi padi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kutim melalui Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Bohari, mengatakan program cetak sawah telah berjalan sejak tahun sebelumnya dengan target awal mencapai 1.106 hektare.
“Hingga akhir tahun lalu sudah tercetak kurang lebih 400 hektare. Memang ada beberapa kendala teknis di lapangan sehingga program dilanjutkan kembali tahun ini,” ujar Bohari.
Tahapan lanjutan kini mulai dilakukan. Setelah proses administrasi dan kontrak pekerjaan rampung, kegiatan memasuki tahap awal pelaksanaan lapangan atau MC 0.
“Yang dilanjutkan hampir 600 hektare. Kontraknya sekitar tiga bulan dan diusahakan selesai dalam waktu tersebut,” jelasnya.
Program cetak sawah tersebut tersebar di sejumlah wilayah yang memiliki potensi pengembangan pertanian, seperti Bengalon, Busang, Sandaran, Susuk, Kaubun, hingga Kombeng. Namun, tidak seluruh target awal dapat direalisasikan karena sebagian lokasi menghadapi kendala, mulai dari status lahan hingga kondisi geografis.
Sebelum pembukaan lahan dilakukan, pemerintah terlebih dahulu melaksanakan survei investigasi dan desain (SID) untuk memastikan lokasi yang dipilih benar-benar layak dikembangkan menjadi kawasan persawahan produktif.
Selain dukungan pemerintah pusat melalui anggaran APBN, pelaksanaan program juga melibatkan berbagai unsur, termasuk dukungan TNI dalam proses pendampingan di lapangan.
Tidak berhenti pada program yang sedang berjalan, DTPHP Kutim juga telah mengusulkan tambahan sekitar 700 hektare cetak sawah baru untuk tahun berikutnya. Usulan tersebut telah melalui proses verifikasi awal.
Menurut Bohari, pembangunan sektor pertanian tidak hanya bertujuan mengejar angka produksi, tetapi juga membangun sistem pangan yang lebih kuat di tingkat daerah.
“Kalau program ini berjalan konsisten setiap tahun dan petani langsung menanam setelah lahan dibuka, maka perlahan target swasembada bisa dicapai,” katanya.
Meski peluang pengembangan pertanian terbuka luas, pemerintah masih menghadapi tantangan besar, terutama persaingan dengan sektor perkebunan kelapa sawit yang selama ini lebih menarik bagi sebagian masyarakat.
Bohari mengakui, sawit memiliki daya tarik tersendiri karena jalur pemasaran hasil panennya telah terbentuk. Petani relatif lebih mudah menjual tandan buah segar (TBS) melalui jaringan industri yang tersedia.
“Memang secara hitungan-hitungan sawit menjanjikan, tetapi kalau pertanian ini dikelola dengan baik sebenarnya hasilnya juga tidak kalah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, produktivitas padi di Kutim saat ini rata-rata mencapai lebih dari 3,5 ton gabah per hektare dalam satu musim tanam. Bahkan di wilayah Kaubun, produktivitas pernah mendekati 6 ton per hektare.
Dengan pola tanam dua kali dalam setahun, satu hektare sawah berpotensi menghasilkan sekitar 7 ton gabah. Dari sisi nilai ekonomi, hasil tersebut dinilai cukup kompetitif apabila didukung sistem produksi dan pemasaran yang baik.
Namun, persoalan utama yang masih dihadapi petani padi bukan hanya produksi, melainkan kepastian pasar.
“Kadang petani selesai panen, gabahnya belum tersalurkan. Ini yang harus kita kawal bersama agar petani tetap semangat menanam,” kata Bohari.
Karena itu, pemerintah daerah mulai mendorong penguatan rantai pasok pangan melalui pembangunan fasilitas pendukung, termasuk rencana pembangunan gudang atau fasilitas Bulog di Kutim. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi penyangga harga sekaligus memberikan kepastian penyerapan hasil panen petani.
Di sisi lain, produk beras lokal mulai menunjukkan perkembangan. Beras dari Kaubun dan sejumlah wilayah lain di Kutim telah dipasarkan secara lebih luas meski masih dalam skala terbatas.
Bagi pemerintah daerah, cetak sawah bukan hanya proyek membuka lahan baru. Lebih dari itu, program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pertanian yang lengkap, mulai dari produksi, pemasaran, hingga kesejahteraan petani.
Dengan lahan yang masih tersedia dan dukungan lintas sektor yang terus diperkuat, Kutim berupaya menapaki jalan panjang menuju kemandirian pangan. Sebuah proses yang tidak hanya diukur dari luas sawah yang tercetak, tetapi dari kemampuan daerah menjaga keberlanjutan produksi dan kehidupan para petaninya. (ADV/ProkopimKutim/BK)
