SANGATTA — Akses transportasi menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan sebuah kawasan ekonomi. Ketika jalur mobilitas semakin terbuka, arus barang, investasi, maupun pergerakan masyarakat memiliki peluang berkembang lebih cepat.
Peluang tersebut yang kini dilihat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dari rencana pembangunan bandara di Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Maloy. Infrastruktur udara yang diprakarsai PT Indonesia Plantation Synergi (IPS) tersebut dinilai dapat menjadi penguat konektivitas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan dukungannya terhadap rencana tersebut. Menurutnya, kehadiran bandara di kawasan strategis seperti Maloy dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan ekonomi daerah.
Ia menjelaskan, usulan pembangunan bandara sebelumnya telah disampaikan oleh pihak manajemen PT IPS kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji. Meski pemerintah daerah belum menerima surat tembusan resmi terkait rencana tersebut, Ardiansyah memastikan Pemkab Kutim memberikan respons positif.
“Sampai saat ini memang belum ada tembusan rencana pembangunan ke Bupati. Namun, kami tetap merespons positif. Apalagi jika pembangunannya bertujuan untuk mempermudah aksesibilitas di kawasan ekonomi,” ujar Ardiansyah.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah. Selain pembangunan jalan dan konektivitas wilayah, akses udara juga diperlukan untuk memperkuat daya saing Kutim sebagai daerah tujuan investasi.
Ardiansyah menilai keberadaan bandara di Maloy dapat menjadi pengungkit bagi pengembangan KEK MBTK yang selama ini diproyeksikan sebagai pusat industri pengolahan minyak sawit serta pengembangan komoditas unggulan daerah.
Namun, terdapat satu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Bandara yang dibangun oleh pihak swasta diharapkan memiliki fungsi pelayanan publik sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
“Gubernur mempersyaratkan bandara yang bisa digunakan untuk umum. Jika itu terwujud, tentu sangat menguntungkan bagi daerah karena kita tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran untuk membangun dari nol di titik tersebut,” jelasnya.
Selain mendukung rencana bandara di Maloy, Pemkab Kutim juga terus mencari solusi untuk memperluas akses transportasi udara dari wilayah Sangatta dan sekitarnya.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin komunikasi dengan PT Kaltim Prima Coal (KPC) terkait pemanfaatan Bandara Tanjung Bara agar dapat melayani penerbangan komersial bagi masyarakat umum.
Ardiansyah mengatakan, kebutuhan terhadap akses udara semakin meningkat seiring perkembangan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat Kutim.
“Sementara ini, kami meminta KPC untuk membuka jalur umum guna melayani kebutuhan mobilitas masyarakat yang kian tinggi,” katanya.
Selama ini, perjalanan darat dari Kutim menuju pusat pemerintahan provinsi maupun bandara internasional terdekat masih membutuhkan waktu cukup panjang. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan efisiensi perjalanan bisnis maupun pelayanan masyarakat.
Dengan hadirnya tambahan akses udara di kawasan strategis seperti Maloy dan Sangatta, pemerintah daerah berharap konektivitas wilayah semakin kuat. Kemudahan transportasi tersebut diharapkan mampu menarik investasi, mempercepat aktivitas ekonomi, serta memperkuat posisi Kutim sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru di Kalimantan Timur.
Rencana pembangunan bandara di Maloy menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur pendukung ekonomi daerah. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, pembangunan konektivitas di Kutim diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (ADV/ProkopimKutim/BK)
