SANGATTA—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan fungsi pengawasan demi memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pengawasan ini merupakan tugas melekat bagi anggota DPRD Kutai Timur (Kutim).
Ardiyansyah, legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menjadi salah satu yang menyuarakan penegasan ini. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap seluruh kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kutim.
Memastikan program sesuai rencana dan spesifikasi
Menurut Ardiyansyah, pengawasan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan benar-benar berjalan sesuai rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas anggaran daerah.
DPRD ingin memastikan seluruh program yang direncanakan OPD pada tahun anggaran 2025 serta rencana 2026 dapat berjalan efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, fungsi pengawasan harus dijalankan DPRD.
“Data-data kegiatan mereka, yang jelas kami pasti akan menjalankan tugas pengawasan DPR. Kami pasti akan mengawasi kegiatan itu,” ujar Ardiyansyah.
Ia menambahkan bahwa DPRD perlu mengetahui secara mendalam program-program tersebut. “Makanya kami ingin tahu apa yang mereka programkan semua, ya di 2025 ini tadi, dan juga untuk 2026 yang akan datang,” tambahnya.
Pengawasan langsung ke lapangan melalui reses
Sebagai langkah konkret, Ardiyansyah menyebut DPRD Kutim akan memperkuat fungsi pengawasan dengan melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Setiap anggota dewan akan turun sesuai daerah pemilihannya (dapil) masing-masing untuk memantau pelaksanaan kegiatan OPD.
“Ya jelas, kami akan langsung turun ke lapangan. Nantinya kami sesuai dengan dapil masing-masing, di komisi ini kan ada lima dapil. Jadi itu kasih-kasih teman-teman, pasti akan turun ke lapangan masing-masing,” terangnya.
Selain itu, agenda reses DPRD akan dimaksimalkan sebagai sarana mengevaluasi sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar dilaksanakan sesuai spesifikasi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Apalagi nanti ada waktu reses ke lapangan, jadi itu tugas kami harus memastikan kegiatan itu sesuai dengan spek yang ada,” pungkasnya. (ADV)
