SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur saat ini tengah memfokuskan kajian terhadap isu-isu penting yang berkaitan langsung dengan operasional perusahaan, khususnya mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan jam operasional tambang. Isu-isu ini belakangan menjadi topik yang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat.
Anggota DPRD Kutim dari Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, memastikan bahwa dewan baru mendapatkan informasi terkait persoalan tersebut. Pihaknya pun telah memulai pembahasan dengan dinas terkait di tingkat provinsi untuk mencari solusi terbaik.
“Iya, secara umum, kami kemarin baru mendapatkan informasi juga terkait soal Amdal, dan jam rek yang lagi ramai isunya, dan beberapa waktu lalu juga baru kami dari Dinas SDM Provinsi menanyakan hal itu,” ujar Pandi.
Komitmen menjaga iklim investasi yang kondusif
Dalam menyikapi isu ini, DPRD Kutim menempatkan prinsip kehati-hatian. Pandi Widiarto menegaskan komitmen dewan untuk menjaga iklim investasi di Kutai Timur agar tetap kondusif. Kehadiran para investor diyakini memberikan dampak ekonomi dan efek berantai yang positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Langkah awal yang akan diambil adalah melakukan verifikasi data untuk memastikan status sebenarnya dari isu yang beredar. Setelah konfirmasi didapatkan, fokus akan beralih pada pencarian solusi yang paling menguntungkan semua pihak.
“Yang pertama kita mau mengkonfirmasi dulu, bagaimana statusnya yang sebenarnya, kemudian yang kedua, tentu kita mencari solusi, kami berharap iklim investasi di Kutai Timur, terus Kondusif, karena semua yang berinvestasi tentu, punya berdampak ekonomi dan dampak yang baik bagi masyarakatnya,” jelas Pandi.
Mengedepankan solusi terbaik dan kepatuhan regulasi
Pandi menambahkan bahwa proses pencarian solusi ini akan mengedepankan prinsip win-win solution. Tujuannya jelas, yakni menciptakan rasa nyaman dan aman bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi, dengan tetap mematuhi seluruh aturan dan regulasi yang berlaku.
DPRD berharap penyelesaian yang bijaksana dapat dicapai agar semua pihak merasa diuntungkan dan aman dalam berinvestasi.
“Insayaallah juga kami kaji, agar harapanya mudah – mudahan melalui dinas LH bisa berkaloberasi dengan perusahan dinas terkait,” tutup Pandi.
Komitmen ini diharapkan dapat terus memacu pertumbuhan ekonomi daerah tanpa mengabaikan aspek legalitas dan lingkungan. (ADV)
