SANGATTA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim saat ini menggerakkan dua program krusial yang saling mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi menyampaikan hal ini saat diwawancarai awak media baru-baru ini.
Program utama dinas tersebut mencakup pemberdayaan kelompok lanjut usia (lansia) dan percepatan penurunan angka keluarga berisiko stunting di Kutim.
Junaidi menjelaskan bahwa program Sekolah Lansia menjadi jawaban untuk memberdayakan kelompok usia 40 tahun ke atas. Program ini dirancang untuk memastikan para lansia merasa bangga dan bahagia di usia mereka, mengingat ketiadaan aktivitas sering menjadi masalah utama. Program yang berlangsung setahun ini diisi dengan senam, kesenian, dan pelatihan keterampilan, yang diakhiri dengan proses wisuda.
Pelaksanaan Sekolah Lansia merupakan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, memanfaatkan lembaga non-formal seperti PKBM. Para guru dan pamong bertindak sebagai pelatih, bahkan memberdayakan alat laboratorium untuk meningkatkan keterampilan peserta. Harapannya, setelah lulus, para lansia ini dapat memanfaatkan keterampilan yang mereka miliki.
Di sisi lain, DPPKB Kutim serius menggarap upaya pencegahan stunting dari hulu. Junaidi mengungkapkan bahwa targetnya adalah menurunkan kasus keluarga berisiko stunting dari 19.000 menjadi 11.000, sesuai Peraturan Bupati. Saat ini, prevalensi stunting Kutim berada di angka 26%, dan DPPKB menargetkan penurunan hingga 24% atau lebih. Dua kecamatan, Sangatta Utara dan Bengalon, diidentifikasi sebagai penyumbang terbesar risiko stunting.
Untuk mempercepat penurunan tersebut, dinas melakukan intervensi dengan menganalisis data Keluarga Berisiko Stunting (KRS), khususnya terkait faktor “4T” (Terlalu Dekat, Terlalu Muda, Terlalu Banyak, dan Terlalu Tua). Junaidi memaparkan bahwa jarak usia anak yang terlalu dekat sering menjadi pemicu risiko, karena urusan keluarga dan pendidikan anak menjadi kurang terurus.
DPPKB mendorong edukasi kepada masyarakat melalui tim pendamping keluarga agar beralih dari penggunaan KB tradisional ke KB modern.
Junaidi menegaskan bahwa upaya penurunan risiko stunting harus ditempuh melalui kolaborasi lintas Perangkat Daerah (PD). Salah satu solusi fisik utama adalah program pengadaan 1.000 Rumah Layak Huni (RLH), yang menjamin sanitasi dan sirkulasi udara yang baik. DPPKB berusaha memastikan keluarga yang berisiko stunting masuk dalam prioritas pembangunan RLH ini.
Kolaborasi juga terjadi pada pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Direktur PDAM telah berkomitmen menyediakan pemasangan air bersih secara gratis bagi seluruh masyarakat yang masuk dalam golongan Desil 1 hingga 4 (40% keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah). Selain itu, Distransnaker turut berkontribusi melalui program pembukaan 50.000 lowongan kerja. Junaidi berharap sinergi antar-PD yang kuat dapat mempercepat penurunan angka keluarga berisiko stunting di Kutim. (ADV/ProkopimKutim/BK)
