Samarinda – Ribuan warga di Kota Samarinda masih menghadapi krisis air bersih akibat keterbatasan pasokan. Sekretaris Komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto, menegaskan bahwa layanan air bersih harus menjadi prioritas utama pemerintah dan Perumdam Tirta Kencana. Ia menilai, masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi nyata.
“Air bersih adalah hak dasar warga. Pemerintah dan Perumdam harus memastikan distribusi yang merata. Kami tidak ingin masalah ini terus terjadi tanpa tindakan konkret,” ujar Rusdi . DPRD, katanya, akan mengawasi kebijakan terkait agar target cakupan penuh pada 2028 benar-benar tercapai.
Saat ini, kapasitas penyediaan air bersih di Samarinda hanya mencapai 3.400 liter per detik, jauh di bawah kebutuhan ideal sebesar 5.600 liter per detik. Rusdi menyoroti kesenjangan sebesar 2.200 liter per detik ini sebagai persoalan serius. “Kami ingin tahu langkah konkret pemerintah dan Perumdam untuk menutup celah ini,” tegasnya.
Sebagai solusi, pemerintah berencana membangun satu Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru setiap tahun hingga 2029 dengan total anggaran sekitar Rp2 triliun. Namun, Rusdi mengingatkan bahwa pembangunan ini harus dibarengi dengan perbaikan jaringan distribusi. “Jangan hanya membangun IPA, tapi distribusinya masih bermasalah. Harus ada solusi menyeluruh,” tambahnya.
Selain kapasitas, Rusdi juga menyoroti pentingnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk menjaga kualitas air. “Peningkatan kapasitas air bersih harus diimbangi dengan pengelolaan limbah yang baik agar lingkungan tetap terjaga,” ujarnya.
Rusdi memastikan DPRD akan terus mengawal setiap langkah yang diambil. “Kami tidak ingin ini hanya jadi wacana. Setiap rupiah yang dianggarkan harus berdampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
Dengan pengawasan ketat dari DPRD, diharapkan permasalahan air bersih di Samarinda dapat segera teratasi. Warga menunggu, apakah janji perbaikan ini benar-benar direalisasikan atau kembali menjadi angin lalu.
