SAMARINDA – Kekayaan sumber daya alam yang keluar dari daerah semestinya memberikan manfaat yang sepadan bagi masyarakat di wilayah penghasil. Prinsip itu kembali disuarakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menilai proporsionalitas Dana Bagi Hasil (DBH) dan kepastian Transfer ke Daerah (TKD) perlu menjadi perhatian pemerintah pusat, terutama bagi wilayah yang memberikan kontribusi besar melalui sektor sumber daya alam.
Sikap tersebut disampaikan Ardiansyah saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kalimantan Timur yang dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8/2026).
Ardiansyah hadir bersama jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kutim, di antaranya Sekretaris Daerah Rizali Hadi, Kepala Bappeda Januar Bayu Irawan, Kepala Bapenda Syahfur serta Kepala BPKAD Ade Achmad Yulkafilah.
Kehadiran jajaran teknis tersebut menjadi penting karena persoalan yang dibahas tidak hanya menyangkut besaran penerimaan daerah, tetapi juga berhubungan langsung dengan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas APBD dan keberlanjutan program pembangunan.
Ardiansyah mengatakan Kutim merupakan salah satu wilayah penghasil sumber daya alam dengan aktivitas pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang cukup besar. Aktivitas ekonomi tersebut memberikan kontribusi bagi perekonomian yang lebih luas, tetapi pada saat bersamaan daerah harus menghadapi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan berbagai dampak yang menyertainya.
“Kalimantan Timur merupakan daerah penghasil. Kami melihat pembagiannya masih perlu diperjuangkan agar lebih berkeadilan. Dana bagi hasil yang kembali ke daerah dirasakan belum sebanding dengan kontribusi yang telah diberikan kepada negara,” ujar Ardiansyah.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya dirasakan Kutim. Sejumlah kabupaten dan kota di Kaltim juga menghadapi tekanan setelah terjadi pengurangan alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, kepastian waktu penyaluran dana menjadi persoalan tersendiri. Ardiansyah menyoroti belum terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang dibutuhkan terkait penyelesaian dana kurang bayar.
Meski regulasi pengalokasian telah menjadi rujukan daerah, kepastian teknis melalui keputusan terkait tetap dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat menyusun dan mengeksekusi APBD secara lebih terukur.
“Penetapan KMK menjadi salah satu barometer bagi daerah dalam mengunci struktur APBD. Kalau kepastiannya terlambat, tentu akan memberikan tekanan terhadap postur anggaran yang sudah disusun,” jelasnya.
Ketidakpastian penerimaan dapat berdampak pada ruang pemerintah daerah dalam mengatur berbagai kewajiban belanja. Mulai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar hingga kebutuhan aparatur harus diselaraskan dengan kemampuan fiskal yang tersedia.
Karena persoalan tersebut dirasakan bersama, muncul gagasan agar kepala daerah di Kalimantan Timur menyatukan langkah dalam memperjuangkan kepastian transfer dan formulasi pembagian DBH kepada pemerintah pusat.
Ardiansyah menyambut positif gagasan pembentukan perwakilan atau forum kepala daerah yang membawa persoalan tersebut langsung ke Jakarta. Pemkab Kutim menyatakan siap bergabung dengan membawa data teknis yang dimiliki Bappeda, Bapenda dan BPKAD.
“Kita perlu menyamakan persepsi karena masing-masing daerah menghadapi persoalan dan beban yang hampir sama terkait berkurangnya TKD. Ada gagasan dari beberapa kepala daerah agar persoalan ini disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan, bahkan jika diperlukan sampai kepada Bapak Presiden,” tegas Ardiansyah.
Langkah bersama dinilai akan memberikan posisi yang lebih kuat dibandingkan apabila setiap daerah menyampaikan persoalannya sendiri-sendiri. Terlebih, isu yang diperjuangkan menyangkut kemampuan daerah menjaga pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Bagi Kutim, perjuangan DBH bukan sekadar meminta tambahan penerimaan. Pemerintah daerah ingin kontribusi sebagai wilayah penghasil turut diperhitungkan secara proporsional dengan kebutuhan pembangunan, beban infrastruktur serta konsekuensi dari aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam.
Dari forum di Samarinda, suara daerah penghasil itu mulai disatukan. Jika diperlukan, perjuangannya akan dibawa hingga Jakarta dengan satu pesan utama, yakni kontribusi besar dari daerah semestinya kembali dalam pembagian yang dinilai lebih adil agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. (ADV/ProkopimKutim/BK)
