SANGATTA — Pengelolaan anggaran daerah dihadapkan pada tantangan menjaga dua kepentingan sekaligus: memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan memenuhi ketentuan fiskal yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melakukan penyesuaian terhadap nilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap kapasitas keuangan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah tetap berupaya mempertahankan pemberian TPP meski harus menyesuaikan besarannya dengan kondisi anggaran yang tersedia.
“Prinsipnya, kami menyesuaikan dengan kemampuan fiskal. Dengan ketersediaan anggaran yang ada, TPP tetap kami pertahankan. Kami juga berkomitmen tidak mengurangi jumlah PPPK seperti yang dilakukan beberapa daerah lain,” ujar Ardiansyah saat ditemui usai pengukuhan APPISTA di Pasar Induk Sangatta.
Ia menyebutkan, kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari penerapan regulasi nasional mengenai pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang mengatur batas maksimal belanja pegawai daerah.
Dalam aturan tersebut, pemerintah daerah diarahkan agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan ini kemudian menjadi salah satu dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan penyesuaian komponen belanja aparatur.
Ardiansyah menegaskan, penyesuaian tersebut berlaku bagi seluruh ASN secara proporsional dengan mempertimbangkan pangkat, jabatan, serta beban kerja masing-masing.
“Tidak ada dikotomi atau perlakuan berbeda. Semuanya mendapatkan perlakuan yang setara dalam penyesuaian ini demi memenuhi ketentuan undang-undang,” tegasnya.
Menurut pemerintah daerah, langkah tersebut diperlukan agar struktur anggaran Kutim tetap sehat dan mampu memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan lainnya. Penataan belanja pegawai menjadi bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara kebutuhan internal pemerintahan dengan program pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, perubahan nilai TPP tentu memiliki dampak terhadap pendapatan yang diterima sebagian ASN. Penurunan penerimaan tambahan penghasilan dapat memengaruhi kemampuan belanja rumah tangga pegawai, terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan finansial.
Bupati Ardiansyah mengatakan, pemerintah daerah masih melakukan kajian terkait kemungkinan perubahan kondisi fiskal ke depan. Namun, belum ada kepastian waktu mengenai pemulihan nilai TPP seperti sebelumnya.
“Kita lihat perkembangan kemampuan keuangan daerah. Yang jelas, kebijakan ini dilakukan berdasarkan kondisi dan aturan yang berlaku,” katanya.
Penyesuaian TPP menjadi salah satu gambaran bagaimana pemerintah daerah berupaya beradaptasi dengan perubahan kebijakan fiskal nasional. Di satu sisi, kesejahteraan aparatur tetap menjadi perhatian, sementara di sisi lain disiplin pengelolaan anggaran harus tetap dijaga agar pembangunan daerah berjalan berkelanjutan.
Dengan langkah tersebut, Pemkab Kutim berharap stabilitas keuangan daerah tetap terpelihara tanpa mengganggu fungsi utama birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (ADV/ProkopimKutim/BK)
