SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai mengarahkan fokus pada kemitraan dengan sektor swasta sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan museum daerah. Langkah ini diambil setelah anggaran pembangunan museum terpangkas akibat efisiensi APBD tahun berjalan.
Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kutim, Padliyansyah, mengatakan bahwa tantangan pendanaan tidak serta-merta menghentikan rencana pembangunan. Sebaliknya, pemerintah justru membuka pintu kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar Kutim.
“Itu yang memang benar ya tantangannya, oleh karena itu ke depannya di tahun depan kita akan tetap mencari alternatif bagaimana museum ini harus terbangun,” ujarnya.
Menurut Padli, sektor swasta memiliki peluang besar untuk berperan dalam pembangunan infrastruktur budaya. Apalagi, banyak perusahaan besar beroperasi di Kutim dan sekitarnya. Ia menekankan bahwa sinergi hanya dapat dilakukan jika mekanismenya sesuai dengan payung hukum.
“Kita akan berusaha bermitra dengan pihak-pihak terkait, misalkan perusahaan yang ada di sekitar. Saya yakin kalau bergotong-royong para perusahaan ini membantu dan dibenarkan oleh hukum, undang-undang itu kita cari,” jelasnya.
Jika peluang anggaran dari APBD tahun depan tetap terbatas, pencarian pendanaan akan langsung diarahkan pada sektor swasta. Bahkan, kemungkinan pembentukan forum kemitraan juga tengah dipertimbangkan.
“Nanti kami akan mencari, misalkan ini nggak ada peluang di Pemda, tapi bagaimana kalau kita mencari ke pihak swasta? Apa yang harus dilakukan? Apakah perlu membentuk forum kah? atau apa kah? Nah itu yang mau saya tindak lanjuti tahun depan,” katanya.
Pembangunan museum Kutim sebelumnya direncanakan menelan anggaran sekitar Rp15 miliar, namun progresnya tertahan akibat efisiensi. Langkah mengejar kemitraan swasta ini menjadi sinyal bahwa Pemkab Kutim tidak ingin proyek strategis tersebut terhenti hanya karena keterbatasan APBD. (ADV)
