SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, melalui DP3A, menerapkan sistem bottom-up dalam merancang program pemberdayaan ekonomi perempuan. Keterlibatan aktif masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi kunci dalam menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan.
Kepala DP3A Kutai Timur, Idham Cholid, menyatakan bahwa pihaknya tidak memaksakan jenis pelatihan tertentu kepada warga. Sebaliknya, program dirancang berdasarkan usulan yang diajukan langsung oleh masyarakat, sehingga diharapkan lebih tepat sasaran dan sesuai minat.
“Jadi kami juga bekerja sama, misalkan bekerja sama dengan APSAI Asosiasi perusahaan sayang anak itu dalam penumbuhan, kemudian mereka berkolaborasi,” imbuhnya.
Idham mencontohkan keberagaman usulan dari desa-desa, seperti pelatihan tata rias tingkat dasar di Desa Karangan dan pembuatan sabun serta shampoo di desa lainnya. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena peserta sudah memiliki ketertarikan dasar.
Meski demikian, tantangan tetap ada. Ia menyayangkan bahwa alokasi usulan untuk program pemberdayaan masih sangat minim dibandingkan dengan permintaan untuk pembangunan fisik. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi besaran anggaran yang dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan.
“Kalau banyak usulan kan juga banyak anggaran yang masuk kekita kan, tapikan tidak bisa di paksakan untuk mengusulkan,” jelas Idham.
Dengan sistem yang berpusat pada usulan warga ini, DP3A Kutim berharap dapat menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga. (ADV)
