SAMARINDA – Di pelosok-pelosok Kutai Timur, para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menjadi penopang layanan sosial di akar rumput. Mereka bekerja dalam senyap, namun memikul mandat besar negara untuk mengurai persoalan kemiskinan, kerentanan, dan masalah sosial masyarakat. Untuk memperkuat peran vital itu, Pemerintah Kabupaten Kutim melalui Dinas Sosial menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi seluruh TKSK, berlokasi di Hotel Aston Samarinda.
Pelatihan ini dirancang sebagai langkah konkret memperkuat kompetensi TKSK agar semakin responsif, profesional, dan mampu menerapkan pendekatan jemput bola ketika menangani permasalahan sosial di lapangan.
“Jangan menunggu bola jika jadi TKSK. Harus proaktif, turun langsung menanyakan apa saja permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat,” pesan salah satu narasumber, Poniso, saat memberikan materi.
Ia menegaskan bahwa TKSK harus memiliki kepekaan sosial tinggi, kecakapan berkomunikasi, serta kemampuan menjalin relasi dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga lembaga terkait lainnya. Menurutnya, kehadiran TKSK tidak cukup diukur dari laporan administratif, tetapi dari empati dan kedekatan mereka dengan warga.
“Merangkul lebih penting daripada menunggu disapa,” tuturnya. “Kepercayaan publik tumbuh dari kehadiran nyata dan pengabdian tanpa pamrih.”
Poniso juga mengingatkan pentingnya literasi digital dalam pelaporan berbasis aplikasi E-PSKS. TKSK didorong untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi agar pelayanan sosial selaras dengan tuntutan transparansi dan efektivitas.
“Digitalisasi bukan soal kecanggihan, tetapi kemauan untuk belajar,” tegasnya. “TKSK bukan sekadar petugas administratif, tapi penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah.”
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kutim Ernata Hadi Sujito menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan mendesak. Pasalnya, keberhasilan program perlindungan sosial tidak lepas dari kualitas para pendamping di kecamatan.
“TKSK adalah wajah pelayanan sosial kita di tingkat kecamatan. Maka peningkatan kapasitas ini sangatlah penting,” jelas Ernata.
Ia menjelaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya berisi materi teknis, tetapi menjadi ruang refleksi dan berbagi pengalaman antarwilayah. Peserta mendapatkan pembekalan terkait analisis sosial, pendataan, fasilitasi komunitas, serta simulasi kasus yang relevan dengan situasi di lapangan.
“Kita ingin membangun sistem kerja sosial yang responsif dan kolaboratif, demi mewujudkan kesejahteraan yang merata hingga ke pelosok,” tambahnya.
Langkah penguatan TKSK ini sejalan dengan visi pembangunan Kutai Timur: Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing. Dalam kerangka itu, TKSK dipandang bukan sekadar pekerja lapangan, tetapi agen perubahan dengan kecakapan teknis, tanggung jawab moral, dan ketulusan pengabdian.
Di balik peran senyap para TKSK, tersimpan makna kehadiran negara yang sesungguhnya: hadir, mendengar, dan bekerja untuk masyarakat yang membutuhkan. (ADV/ProkopimKutim/BK)
