SANGATTA — Penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan Kalimantan Timur tahun 2026. Untuk memastikan program tersebut berjalan optimal, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kaltim melakukan kunjungan kerja dalam daerah ke Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Kegiatan monitoring tersebut berlangsung di Ruang Tempudau Kantor Bupati Kutim dengan agenda utama membahas perkembangan serapan anggaran sektor pendidikan dan kesehatan. Dua bidang tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Seskab Kutim Noviari Noor, Kepala Bagian Kesra Norhadi, Kepala Bagian Ekonomi Asmuransyah, sejumlah kepala perangkat daerah, serta anggota Banggar DPRD Kaltim seperti Arfan, Selamat Ariwibowo, Agusriansyah Ridwan, Ridwan Safuad, dan Muhammad Darlis Patolongi.
Dalam kesempatan itu, Mahyunadi menyampaikan apresiasi atas kunjungan Banggar DPRD Kaltim. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang penting untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah provinsi dan kabupaten, khususnya dalam pelaksanaan program yang membutuhkan dukungan lintas kewenangan.
“Monitoring serapan anggaran ini sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi maupun disinformasi. Kami sangat antusias menyambut kunjungan kerja ini sebagai upaya memperkuat sinergitas pembangunan,” ujar Mahyunadi.
Ia juga meminta jajaran perangkat daerah Kutim agar terus meningkatkan inisiatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kualitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam menerjemahkan program menjadi manfaat nyata.
Sementara itu, anggota DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan menyebut tantangan pengelolaan anggaran saat ini semakin kompleks seiring perubahan kebijakan fiskal dan tuntutan peningkatan pelayanan publik.
“Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi hingga daerah harus semakin intensif, terutama dalam memastikan serapan anggaran sektor pendidikan dan kesehatan berjalan optimal,” katanya.
Dalam arah pembangunan Kaltim 2026, pemerintah provinsi menetapkan dua fokus besar, yakni Kaltim Sukses dan Generasi Emas. Fokus Generasi Emas diarahkan pada peningkatan kualitas manusia melalui penguatan pendidikan, kesehatan, produktivitas, kapabilitas sumber daya manusia, serta pengembangan nilai keagamaan dan budaya.
Pada sektor pendidikan, pemerintah provinsi menargetkan indeks capaian berada pada kisaran 80 hingga 89 persen. Target tersebut didukung melalui inovasi pembelajaran, penguatan layanan dasar pendidikan, peningkatan sarana prasarana, serta pengembangan skema pendanaan kreatif.
Sementara bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar, mempercepat penanganan stunting, serta memperkuat infrastruktur kesehatan agar mampu melampaui rata-rata nasional.
Dari sisi anggaran, sektor pendidikan Provinsi Kaltim tahun 2026 mendapat alokasi sekitar Rp2,7 triliun. Anggaran tersebut termasuk program Gratispol untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp1,38 triliun. Sementara sektor kesehatan memperoleh anggaran sekitar Rp1,8 triliun.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim Mulyono menjelaskan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Pemkab Kutim memiliki kewenangan pada jenjang PAUD hingga SMP, sedangkan SMA, SMK, dan SLB menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Ia juga menyampaikan sejumlah kebutuhan pendidikan di Kutim, termasuk dukungan pembangunan fasilitas pendukung. Salah satunya hibah lahan seluas satu hektare dari Pemkab Kutim untuk pembangunan kantor UPT Pendidikan Provinsi di Sangatta Selatan.
Selain itu, keberadaan SMAN 2 Sangatta Selatan dinilai telah membantu memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Namun, pertumbuhan jumlah peserta didik membuat pemerintah masih memerlukan penambahan unit sekolah baru, khususnya di kawasan Silvaduta.
Melalui monitoring tersebut, Banggar DPRD Kaltim berharap koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten semakin kuat. Sinkronisasi program dan anggaran dinilai menjadi kunci agar pembangunan pendidikan serta kesehatan benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kutim. (ADV/ProkopimKutim/BK)
