SANGATTA — Pergerakan harga pangan selalu menjadi perhatian karena langsung berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sedikit perubahan pada harga komoditas tertentu dapat memberikan dampak terhadap daya beli, terutama ketika menyangkut bahan pokok yang dikonsumsi secara luas.
Untuk menjaga kondisi tersebut tetap terkendali, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mengikuti perkembangan inflasi nasional dan daerah melalui koordinasi bersama pemerintah pusat.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring beberapa waktu lalu. Rakor tersebut diikuti kepala daerah dari seluruh Indonesia sebagai forum penyelarasan langkah dalam menjaga stabilitas harga pangan di masing-masing wilayah.
Pertemuan tersebut menghadirkan paparan dari sejumlah instansi terkait, mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga Perum Bulog. Pembahasan utama mencakup perkembangan inflasi dan deflasi sejumlah komoditas strategis, terutama beras dan minyak goreng.
Usai mengikuti rakor, Mahyunadi menyampaikan bahwa kondisi inflasi Kutim masih berada dalam kategori terkendali. Berdasarkan data yang dipaparkan, inflasi bulanan atau month-to-month Kutim berada pada angka 0,99 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang tercatat 0,41 persen.
“Secara umum kondisi kita cenderung aman dan stabil, namun ada catatan pada harga telur yang masih tinggi karena faktor biaya pakan,” ujar Mahyunadi.
Menurutnya, selain mengendalikan harga, pemerintah daerah juga perlu memastikan data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi pasar. Perbedaan antara laporan harga dan kondisi nyata di lapangan dapat memengaruhi ketepatan kebijakan yang diambil.
Karena itu, Mahyunadi meminta perangkat daerah terkait untuk meningkatkan pemantauan secara langsung dan melakukan pengecekan ulang terhadap informasi harga yang diperoleh.
“Saya juga meminta dinas terkait untuk lebih teliti melakukan cross-check ke lapangan agar data harga pangan yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan fakta yang dirasakan masyarakat di pasar,” tegasnya.
Selain pengendalian harga dalam jangka pendek, pemerintah daerah juga mendorong penguatan kemandirian pangan sebagai langkah jangka panjang. Salah satunya dengan mengajak masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.
Mahyunadi mengatakan, produksi pangan lokal perlu terus dikembangkan agar ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi.
“Masyarakat disarankan memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan konsumsi rumah tangga seperti cabai dan sayur-mayur. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk memaksimalkan lahan yang ada guna memproduksi pangan secara mandiri, seperti jagung pakan, agar kita tidak terus bergantung pada pasokan dari luar,” jelasnya.
Selain isu pangan, Rakor tersebut juga menjadi ruang untuk membahas efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Mahyunadi menyampaikan salah satu langkah yang mulai diterapkan adalah pemanfaatan kendaraan listrik sebagai alternatif kendaraan operasional pemerintah.
Menurutnya, penggunaan kendaraan listrik memiliki potensi mengurangi biaya operasional secara signifikan. Berdasarkan pengalaman penggunaan selama sekitar satu tahun terakhir, biaya perjalanan dinas menggunakan kendaraan listrik dinilai lebih hemat dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional.
“Untuk rute Sangatta-Balikpapan pulang-pergi, biaya pengisian daya tidak sampai Rp300.000, jauh lebih irit dibanding kendaraan konvensional yang mencapai Rp600.000,” ungkapnya.
Ia berharap perangkat daerah mulai mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus mendukung transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.
Melalui penguatan pengendalian inflasi, perbaikan kualitas data, hingga efisiensi operasional pemerintahan, Pemkab Kutim berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas harga, kemampuan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan daerah. (ADV/ProkopimKutim/BK)
