SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menegaskan untuk mendukung kelancaran program kerja di tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD, Shabaruddin, yang menyatakan komitmen untuk mendukung dan memperkuat rencana kerja serta anggaran yang diajukan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) Kutim.
Hal ini disampaikan usai serangkaian rapat dengar pendapat dengan sejumlah PD sebagai bagian dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Memperkuat dan menambah anggaran OPD
Shabaruddin menjelaskan bahwa fungsi utama dewan dalam tahap ini adalah melakukan pengawasan sekaligus pengayaan program. Anggota Politikus Partai Gelombang Rakyat Indonesia itu menyatakan DPRD berperan aktif dalam memastikan program PD optimal.
“Tujuan kami adalah untuk apa? Untuk memasukkan program-program yang harus ditambahkan,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD tidak hanya sekadar mendengarkan, tetapi secara proaktif memperkuat posisi anggaran setiap PD. Hal ini dilakukan demi menjamin mitra kerja dewan dapat beroperasi dengan anggaran yang memadai.
“Kita ingin mem-backup anggaran mereka, menguatkan mereka. Jangan sampai nanti dalam pembahasan anggaran di bagian nanti ada yang dirubah atau dikurangi khususnya,” tegas Shabaruddin.
Ia menambahkan bahwa DPRD tidak menginginkan mitra kerjanya, yaitu para OPD, harus beroperasi dengan anggaran yang minimal.
Komitmen melalui Badan Anggaran
Upaya perlindungan dan penguatan anggaran ini akan diwujudkan melalui proses pembahasan di Badan Anggaran (Banggar). DPRD akan berupaya maksimal untuk melindungi anggaran PD dari potensi pemotongan.
“Kita usahakan mereka itu kita backup untuk bagaimana anggaran mereka itu bisa dipetakan. Kalau bisa ditambahkan dari komisi yang masuk dalam Banggar nantinya,” paparnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai keselarasan program OPD dengan visi pemerintah daerah, Shabaruddin mengakui bahwa usulan yang ada telah sejalan. “Ya, untuk menunjangnya ya menunjang,” katanya.
Namun, ia menyatakan bahwa masih diperlukan berbagai masukan dan usulan dari dewan untuk penyempurnaan. “Tapi bagi kami masih banyak usulan-usulan teman tadi harus dimasukkan ya, untuk memaksimalkan,” tutupnya.
Meskipun komitmen penuh telah diberikan, Shabaruddin mengingatkan bahwa semua pagu anggaran yang dibahas saat ini masih bersifat sementara, mengingat besaran dana bagi hasil tahun 2026 belum dapat dipastikan. Pembahasan anggaran akan terus berlanjut untuk mencapai hasil yang lebih komprehensif. (ADV)
